Tuesday, February 26, 2008
National Health Service, Model Negara-Kesejahteraan Inggris
Dimuat dalam Jurnal FPBN edisi 6
National Health Service,
Model Negara-Kesejahteraan Inggris
Henry Simarmata
“the government…want to ensure that in the future every man, woman, and child can rely on getting…the best medical and other facilities available; that their getting them shall not depend on whether they can for them or any other factor irrelevant to real need”
(National Health Service Whitepaper, 1944)
sekedar pengantar
ASEAN, organisasi negara-bangsa di Asia-Tenggara, januari lalu menyatakan bahwa ASEAN akan dikembangkan dengan rute Uni-Eropa. Meski tentu saja banyak orang yang skeptis, terutama dengan adanya negara yang sampai sekarang tergolong paria, seperti Myanmar/Burma, ada dasar yang kuat mengapa ASEAN ini memang mengambil jalur Uni-Eropa.
Uni-Eropa, ketika dimulai, memang mempunyai latar belakang sejarah yang kurang lebih sama, yaitu sama-sama ‘ancur’ akibat Perang Dunia II. Namun, dalam perkembangan, perbedaan antar-negara amat sangat menyolok, terutama antara negara yang lebih menekankan perluasan ekonomi seperti Inggris, Denmark, Spanyol, dengan negara yang lebih mementingkan sejarah dan kohesi Eropa seperti Perancis dan Jerman. Pertanyaan penting adalah mengapa Uni-Eropa, meski tahun 2006 lalu gagal menyetujui sebuah konstitusi di tingkat Uni-Eropa, tetap dapat bertahan?
Salah satu alasan besarnya adalah bahwa model ekonomi-sosial dalam negeri mereka adalah negara kesejahteraan atau welfare-state.[1] Model ekonomi-sosial ini menjadi semacam pondasi bagi segala bentuk ekonomi lain, seperti perdagangan, pasar keuangan (financial market), ekspor-import dan sebagainya. Jika hari ini Uni-Eropa dapat ‘mengamankan’ warga negara mereka dari ‘amukan globalisasi’, 60% kontribusi itu berasal dari model negara-kesejahteraan yang diterapkan.
Secara sederhana, model ini memadukan kebijakan sosial (terutama ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan) dengan pemajuan partisipasi ekonomi domestik dan internasional.
Yang hendak dibicarakan dalam artikel singkat ini adalah layanan kesehatan (health-service), salah satu pilar penting dalam model negara-kesejahteraan. Inggris, salah satu negara anggota Uni-Eropa, mempunyai model layanan kesehatan yang dikagumi dunia (selain Swedia). Inggris tetap dapat memelihara akses layanan kesehatan bebas biaya, meski mengembangkan ekonomi terbuka yang ‘lebih terbuka’ daripada negara seperti Perancis dan Jerman. Artinya, bertentangan dengan pendapat umum bahwa ekonomi terbuka tidak berarti harus membuat layanan kesehatan menjadi tidak bisa disediakan. Selanjugnya, kita akan lihat beberapa penggambaran berikut:
‘A country fit for heroes’
Dalam Perang Dunia II, sebenarnya Inggris berada pada posisi defensif, karena merupakan satu dari sedikit negara yang dapat bertahan dari ekspansi Nazi-Jerman. Hanya ketika Jepang menyeret Amerika Serikat dalam perang terbuka (akibat serangan ke Pearl Harbour), maka serangan besar-besaran dapat dilakukan pada 6 Juni 1944 (dikenal dengan sebutan Battle of Normandy –bisa dilihat di film Saving Private Ryan atau dalam serial Band of Brothers). Namun, sejak Inggris merespon penyerbuan Polandia dan negara-negara Eropa lain, maka Inggris menyatakan Perang melawan Nazi-Jerman di tahun 1939. Sejak saat itu, korban berjatuhan di pihak Inggris.
Pemerintahan Nasional Bersatu di bawah PM Winston Churchill kemudian menyiapkan kerangka pertahanan bersenjata skala besar. Yang menarik adalah bahwa pada saat yang sama, PM Churchill juga menugaskan sebuah proses penyusunan ‘kebijakan-kesejahteraan’. Tahun 1941-1942, sebuah panitia bekerja untuk kepentingan itu. Panitia ini dipimpin oleh Beveridge, sehingga hasil dari panitia ini disebut dengan Beveridge Plan. Beveridge Plan ini kemudian dituangkan dalam beberapa legislasi-layanan publik:
- 1944 Butler Act yang mereformasi persekolahan, dan komitmen lapangan kerja penuh (full employment) pada tahun yang sama
- The Family Allowance Act of 1945 –Undang-undang Tunjangan Keluarga
- The 1946 National Insurance Act –Undang-undang Asuransi Nasional
- The 1948 National Health Act –Undang-undang Kesehatan Nasional, ditujukan untuk mencapai tujuan itu, dan ditetapkan pertama kali di tingkat nasional sebagai minimum yang harus dipenuhi di tingkat nasional.
Layanan kesehatan Inggris, yang dinamai National Health Service, ditetapkan dengan National Health Act (1948). Penetapan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk menjadikan Inggris “pantas menerima pahlawan yang baru pulang dari Perang (Perang Dunia II)” atau ‘a country fit for heroes’.
apanya yang gratis,
dan apa yang tidak gratis
Diutarakan di atas bahwa National Health Service (selanjutnya disebut NHS) memberikan layanan secara gratis. Semua jenis layanan kesehatan adalah cuma-cuma, dan tenaga dokter dan medis-pun dibiayai oleh negara. Di setiap dukuh (county) atau di setiap kotapraja (municipalities) pasti ada layanan oleh tenaga medis umum (atau yang disebut General Practitioners) dan dengan fasilitas umum (Primary care). Mungkin ini bisa diumpamakan dengan puskesmas, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak, dan tidak harus berupa klinik.
Namun demikian, sejak awal pendirian NHS, lumayan sulit untuk menjaga keseimbangan pembiayaan kesehatan di Inggris. Selain karena ‘penyakit juga berkembang’, tingkat konsumsi masyarakat pasti akan terus naik dengan adanya layanan yang tersedia (Hukum Gossen?). Salah satu arsitek penting Negara-Kesejahteraan Inggris, Aneurin Bevan, berujar bahwa konsumsi kesehatan adalah faktor yang membuat keseimbangan keuangan negara goyah.
Jadi, yang dilakukan Inggris adalah dengan mengembangkan model asuransi dan pemajuan ekonomi (karena biaya kesehatan adalah hasil dari revenue negara). Pengembangan ini sampai sekarang cukup berhasil.
Perbandingan berikut dipaparkan, semoga dapat menjelaskan:
figur 1. Perbandingan model layanan kesehatan
Criteria | General taxation (e.g. UK) | Social insurance (eg. Germany) | Private insurance (e.g. USA) |
| | | |
§ Efisiensi Makro | - Global, anggaran dengan tunai terbatas –kontrol biaya yang kuat | - Sistem yang bergantung pada permintaa (demand-led systems) kontrol biaya lemah - anggaran global dengan kontrol biaya yang kuat - Transparansi pembayaran yang meningkatkan kesadaran pengguna/ pembayar | - bergantung pada permintaan (demand-led) dan tidak ada anggaran global. Kontrol biaya lemah. |
§ Mikro efisiensi Micro efficiency | - Biaya administrasi yang kecil - insentif kerja bergantung pada bentuk perpajakan | - asuransi berlapis dan dana orang sakit meningkatkan biaya administrasi - pajak bagi tenaga kerja (tax on employment) | - asuransi berlapis membuat biaya transaksi dan administrasi menjadi tinggi - asuransi berdasar tenaga-kerja menjadi ‘pajak bagi tenaga kerja |
§ tingkat kesetaraan (Equity) | - mencakup semua warga tanpa kecuali (universal coverage) - pembayaran terkait dengan kemampuan membayar sebagaimana ditetapkan melalui sistem pajak | - cakupan hampir universal (near to universal coverage) - Pembayaran terkait dengan kemampuan untuk membayar - dapat lebih atau kurang progresif daripada sistem berdasar pajak (tax-based system) | - ada jurang besar dalam soal cakupan - pungutan/kontribusi berdasarkan tingkat risiko dan bukan kemampuan membayar Lebih tinggi risiko, lebih tinggi pembayaran |
§ Choice | - tidak ada pilihan dalam soal tingkat kontribusi | - pilihan sedikit dalam soal tingkat pungutan/kontribusi, tetapi pada dasarnya ada beberapa pilihan antara penyedia asuransi | - banyak pilihan dalam soal asuransi premium (tingkat atas) (dan paket tunjangan/manfaat yang terkait |
§ Transparensi | - kaitan antara pajak pembayaran dengan pengeluaran dalam layanan kesehatan | - ada pajak yang dipatok (earmarked), menjadi sebuah kaitan antara pembayaran dan pengeluaran dalam layanan kesehatan | - kaitan yang amat erat antara pembayaran dengan tunjangan/manfaat individu |
| | | |
| | | |
Source: Adapted from Robinson R. Evans D and Exworthy M. Health and the Economy. (Institute for Health Policy Studies: University of Southampton, 1994)
figur 2. Pembiayaan NHS (asal-usul dana untuk NHS)
| Year ending 31 March | |||||
Source | 60-61 | 70-71 | 80-81 | 90-91 | 95-96 | 99-2000 |
| | | | | | |
Taxation –consolidated fund (pajak –dana konsolidasi) | 81,7 | 85,4 | 88,7 | 77,5 | 82,1 | 79,1 |
National insurance contribution (kontribusi asuransi nasional) | 13,5 | 11,0 | 8,5 | 16,6 | 12,2 | 12,8 |
Charges to recipients (pembayaran dari pembelian obat) | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | 2,1 |
Miscellaneous (lain-lain) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 3,5 | 6,0* |
| | | | | | |
* mainly capital receipts
Source: Department of Health. The Government’s Expenditure Plans 1999-2000
London: Stationery Office, 1999
figur 3. persentase pengeluaran dalam anggaran negara Inggris tahun 2005
Yang tidak gratis adalah bahwa pemerintah harus membiayai biaya riset, pembiayaan untuk penyakit-penyakit khusus, kecelakaan kerja khusus, dan layanan untuk mereka yang memang mampu membayar lebih. Layanan ini tidak gratis karena pemerintah harus ‘membeli’ dari swasta, atau membuka supaya warga ‘membeli’ layanan yang lebih (middle to premium service), dan biaya riset adalah suatu kerjasama dengan perusahaan swasta. Selain itu, untuk merespon naiknya terus tingkat konsumsi masyarakat atas layanan kesehatan, pemerintah mempromosikan ‘hidup sehat’ (:aspek pencegahan terhadap penyakit).
model dan persebaran layanan
Jika kemudian NHS dibandingkan dengan paduan klinik swasta-puskesmas-rumah sakit pemerintah-rumah sakit swasta,ada kemiripan dengan itu. Bedanya terletak bahwa layanan kesehatan Inggris semuanya diorganisasi oleh negara, dengan pola pembiayaan seperti diterangkan seperti di atas. Beda antara swasta dan pemerintah tidaklah mencolok, karena pemerintah dan swasta terlibat dalam keseluruhan layanan, dengan pengaturan dari pemerintah.
Bagan dibawah ini adalah pola dasar pengorganisasian layanan kesehatan (varian banyak dan terus berkembang dari tahun ke tahun)
1. di tingkat nasional, Departemen Kesehatan adalah organiser utama dari NHS. NHS adalah penyedia layanan, sedangkan Departemen Kesehatan adalah regulator utama.
2. di tingkat regional, ada semacam organiser utama (semacam chief executive officer di perusahaan swasta/profit). Tingkat regional Inggris ini terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. DI Indonesia mungkin dapat dibandingkan dengan propinsi.
3. District/lokal, layanan langsung di tingkat kotapraja (municipality) dan dukuh (county).
sumbangan NHS dalam pengelolaan Negara-Kesejahteraan
NHS mempunyai sumbangan penting dalam pengelolaan negara-kesejahteraan Inggris, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi. Beberapa sumbangan itu antara lain:
1. NHS memberikan layanan kesehatan bagi tenaga kerja, baik yang bekerja untuk industri manufaktur. ataupun industri keuangan, baik industri skala besar maupun skala kecil. Dengan kata lain, semua lini dunia usaha telah didukung produktivitasnya oleh NHS.
2. NHS mengurangi biaya kesehatan warga negara karena NHS menyediakan layanan konsultasi dan informasi, baik melalui perangkat audio maupun fasilitas kantor. Informasi yang didapat dapat menunjang tujuan pencegahan.
3. NHS turut menyumbangkan peran perawatan terhadap kelompok usia tua.
4. NHS melakukan riset khusus layanan khusus, terutama untuk jenis penyakit yang memang amat mahal pembiayaannya seperti misalnya penyakit jantung koroner.
5. model pembiayaan yang lebih menekankan front-service dimana layanan di tingkat masyarakat yang lebih diberi anggaran dan kewenangan yang cukup sehingga mengurangi “pola rujukan” yang seringkali menambah waktu tunggu.
6. klinik yang berhasil dapat terus berkembang, dan diberi keleluasaan juga untuk menambah tenaga kerja mereka, yang itu berarti juga membuka lapangan kerja.
Demikian beberapa gambaran dasar mengenai NHS yang merupakan bagian penting dari model negara-kesejahteraan Inggris.
Kembali ke pembukaan di atas, ASEAN sekarang ini belum mempunyai rencana yang jelas untuk memperbaiki layanan publik. Sudah ada rencana bersama, tetapi baru dalam kerangka perdagangan. Jika pengandaian Inggris dipakai, atau juga pengandaian Uni-Eropa dipakai, memperbaiki layanan kesehatan (dan jaminan sosial) berarti juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh di tingkat regional seperti Malaysia dan Singapura telah memberikan gambaran jelas bagaimana strategi ini terbukti. ■
Jakarta, Februari 2007
Henry Simarmata –research associate di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Tulisan ini adalah bagian dari pengembangan kebijakan negara-kesejahteraan di PSIK-Paramadina. ■
[1] Tentu saja, pasti ada perdebatan mengenai dinamika dan kemampuan welfare-state dalam ekonomi global. Saya berharap perdebatan ini tidak dilakukan di tulisan ini. Untuk inquiry selanjutnya, bisa dikirim ke atau ke
psik_paramadina@yahoo.com