Forum Pendamping Buruh Nasional

Corporate Social Responsibility dan Labor Standard, dalam perspektif pekerja/buruh

2009-01-19T23:35:00.000-08:00

Dimuat dalam jurnal FPBN edisi 9, April - Juli 2008

Corporate Social Responsibility dan Labor Standard,

dalam perspektif pekerja/buruh

Oleh : Setyo Mulyo

Aktivis Perburuhan, bekerja di Pastoral Perburuhan Keuskupan Bandung

Barang baru digulirkan kembali kehadapan masyarakat Indonesia, khususnya buruh. Undang-undang N0. 40/2007 tentang Perseroan terbatas Bab V Pasal 74 berisi tanggung Jawab Sosial dan lingkungan lebih familiar disebut CSR – Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan). Kita lihat ayat satu dan dua….

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran…

Merupakan kewajiban sosial bagi perusahaan di dalam peran sertanya mewujudkan pembangunan sosial di Indonesia. CSR pada dasarnya adalah kewajiban/tanggungjawab negara, yang selama ini diperankan oleh Depsos. Karena memang amanat undang-undang untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya adalah tanggungjawab negara, yaitu bahwa “setiap warga negara berhak atas : penghidupan dan kehidupan yang layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi permasalahan sosial yang muncul pada saat ini di negeri kaya raya tercinta ini merupakan tanggungjawab negara.

Maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan swasta dan BUMN, kalau dilihat lagi sebenarnya sangat menguntungkan perusahaan. Alasannya adalah, bahwa pertama bagi perusahaan yang menjalankan CSR, melalui yayasan yang dibentuknya, besarnya biaya yang dikeluarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, sebagai insentif bagi perusahaan. Dari sisi ini perusahaan tidak mengeluarkan biaya akan diperhitungkan sebagai pajak.

Kedua, pelaksanaan CSR, bagi perusahaan merupakan salah satu media promosi yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan akan dimuat oleh media sehingga akan meningkatkan dan membangun citra positif perusahaan yang ujung-ujungnya bisa memperlancar marketing sehingga membantu perusahaan sebagai iklan tidak langsung. Selain itu, juga mampu menutupi praktek-praktek pihak perusahaan yang selama ini cenderung melawan hukum, baik itu berkenaan dengan hak-hak dasar para buruhnya, maupun berkaitan dengan permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul atas keberadaan perusahaan di suatu tempat.

Dalam penganggaran untuk CSR, bagaimana mungkin mengalokasikan anggaran itu dengan fair sementara pengusaha di negeri ini masih menerapkan double, triple accounting yang dalam prakteknya juga difasilitasi oleh petugas pajak dan akuntan publik.

Sementara itu, labor standard atau standar perburuhan, biasanya menunjuk pada batas terendah yang boleh terjadi kaitannya dengan buruh mengenai kesejahteraan buruh, saran kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan kebebasan berserikat, termasuk di dalamnya hak berunding secara setara di hadapan perusahaan, dan ekspresi pihak managemen dan majikan berkait dengan pengakuan akan eksistensi buruh dalam hubungan kerja.

Labor standard biasanya sudah diatur di dalam norma-norma hubungan industrial, yang biasa disebut sebagai hak normatif buruh, atau kewajiban minimal perusahaan terhadap buruhnya. Norma kerja bisa berupa aturan-aturan yang berkait erat dengan para buruhnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan republik Indonesia, badan-badan dunia, seperti ILO maupun Code of Conduct yang dikeluarkan oleh perusahaan pemegang merk.

Sementara itu, pada persoalan labor standard, sebenarnya pemerintah yang berkewajiban secara hukum untuk menjamin terlaksananya. Karena pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas dan kapasitas di dalam menjamin terlaksananya segala bentuk peraturan yang ada dan berlaku sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Praktek secara menyimpang pada hak-hak buruh oleh perusahaan selama ini, sebenarnya letak pokok permasalahannya ada pada pemerintah. Mengapa sampai saat ini ketidaktaatan terhadap hukum oleh para pengusaha selalu ditolerir oleh pemerintah? Malah saat ini pemerintahan menggulirkan CSR, yang seolah-olah membebani perusahaan. Padahal, dengan CSR pihak perusahaan akan semakin berkelit untuk melaksanakan labor standard.

CSR bisa dikatakan sebagai suatu produk yang ditelorkan dan akan menjadi bumerang jika tidak ada kontrol dari masyarakat setempat dan Buruh. Karena dalam prakteknya program CSR bisa dikatakan semakin memperjelas persekongkolan pengusaha dan Pemerintah. Pemerintah semakin tidak punya wajah dan tidak punya kekuatan dalam mengayomi rakyatnya.

Maka CSR sebenarnya tidak perlu ada apabila pemerintah kompeten menjalankan tanggungjawabnya. Apa sih masalahnya? Toh pajak ada, tinggal dioptimalkan pengelolaannya. Tanggulangi kebocorannya. Berantas mafia pajak. Kita tahu, kebocoran pajak sampai saat ini sangat besar. Belum lagi eksplorasi alam yang di air, darat dan udara dilakukan terus menerus. Jadi kalau ada defisit anggaran selama ini, sehingga hak-hak rakyat tidak dijamin termasuk di dalamnya labor standard, bukan karena sumber dana kita kurang, tetapi memang kebocoran anggaran sangat besar karena perilaku aparat yang korup.

Perilaku korup aparat inilah yang membuat semua lini permasalahan di negeri ini lahir. Oleh karena itulah maka berbagai permasalahan yang ada ini harus diperbaiki dari aparat pemerintahan. Jangan sampai ketidakmampuan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas, lalu melimpahkan kepada pihak lain. Seperti CSR ini yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas adalah karena ketidakmampuan pemerintah membangun kemampuan sosial warganya.

Sementara itu labor standard, hanya menjadi dokumen resmi negara tanpa ada upaya menjalankannya. Buktinya adalah maraknya pelanggaran normatif buruh tidak kunjung ditangani. Malah ada kesan sengaja didiamkan. Lebih-lebih setelah ada CSR, pemerintah akan semakin segan (kalau tidak bisa dibilang takut) menindak pengusaha yang nakal, baik itu melanggar labor standard maupun merusak lingkungan.

Kemiskinan masyarakat buruh tidak akan beranjak dari kubangannya kalau hanya dijawab dengan CSR, terlebih lagi CSR bukan hanya untuk buruh, tapi untuk masyarakat luas. Buruh yang dalam posisi kekurangan masih diajak untuk berbagi dengan masyarakat luas, Lebih rasional saat ini jikalau pemerintah menjamin terlaksananya labor standard di setiap perusahaan yang beroperasi di negeri ini.

Derma untuk Pekerja

2008-11-04T10:08:00.000-08:00

Dimuat dalam jurnal FPBN edisi 9, April - Juli 2008

Derma untuk Pekerja

Aditya Heru Wardhana

Pekerja media dan anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen).

Penulis bisa dihubungi di heruwardhana@yahoo.com / heruwardhana.multiply.com

Gemuruh sorak - sorai membahana di tepi lapangan badminton. “Ayoo,..ayooo,… ayyooo, terus,.... jangan sampai kalah.” Teriakan penonton bersahut-sahutan menyemangati tim yang tengah bermain. Di tengah lapangan, para pemain berjumpalitan mengejar kemenangan. Ini bukanlah cerita tentang keramaian final Kejuaran Piala Thomas –Uber, tapi ini tentang kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) suatu produk makanan ringan anak-anak. Di sore yang gerimis, program CSR yang bertajuk Markas Petualangan Taro itu digelar di kawasan padat pemukiman Mampang Jakarta Selatan. Anak-anak saling berlomba, antara lain lomba yang melibatkan 4 regu, masih-masing regu beranggotakan 5 anak. Nah tiap regu berdiri di atas tiga lembar koran lantas Koran itu dijadikan pijakan untuk melangkah ke arah garis finish. Kelompok yang kaki anggotanya keluar dari koran dinyatakan gugur. Perlombaan ini mengajarkan kerjasama kelompok dan koordinasi antara anggota. Kejujuran juga diuji dalam permainan ini. Menurut Brand Manager Taro, Amalia Sarah Santi, kegiatan ini ditujukan untuk lebih mempererat hubungan antara anak dan ibunya melalui aktifitas petualangan yang digelar secara berkala di lingkungan masing-masing.

Mari kita tinggalkan keriuhan di Mampang itu, sekarang kita meluncur ke kawasan Kedoya Jakarta Barat. Di salah satu studi stasiun tv swasta, beberapa anak muda berdiri berjajar. Di dadanya terkalung medali penghargaan hasil menang kejuaraan yang mengadu tingkat kecerdasan. Lantas seorang bapak berpakaian batik membagikan bingkisan. “Isinya telpon genggam dan pulsanya udah ditanggung selama setahun oleh XL” kata bapak itu. Para penonton di studio bertepuk tangan. Operator telpon seluler itu memberikan fasilitas komunikasi kepada pelajar berprestasi sebagai bentuk CSR.

Begitulah sekelumit praktek CSR yang dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan. Tentu masih banyak lagi jenis kegiatan CSR, mulai dari bantuan kepada korban bencana alam, menegakkan kembali sekolah yang roboh, sunatan massal sampai ada juga CSR dalam bentuk award bagi pejuang masyarakat melakukan kegiatan pemberdayaan bagi orang banyak serta membantu orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Tak sedikit pula, perusahaan-perusahaan mendirikan lembaga khusus berupa yayasan yang mengelola dana dan kegiatan CSR. Pendirian yayasan pun seakan menjadi trend. Orang-orang kaya berkantong tebal pun berlomba mendirikan yayasan yang diberi nama persis nama si kaya itu.

Lembaran koran, tayangan televisi, siaran radio dan media online pun turut panen karena CSR. Humas perusahaan berlomba-lomba memajang aksi CSR mereka di media-media supaya diketahui oleh khalayak ramai. Pengelola media senang, kocek mereka makin tebal pundi-pundi iklan mengalir deras.

Persepsi umum yang ditangkap penulis, mengesankan bahwa praktek CSR dipahami sebagai kegiatan derma suatu perusahaan yang telah banyak mengeruk keuntungan dengan obyek yang dipilih lebih banyak di luar perusahaan yaitu bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan pengamatan sekilas penulis terhadap kegiatan CSR yang dimuat di media massa, mayoritas kalau bisa disebut juga semua kegiatan itu obyeknya ditujukan bagi kalangan masyarakat di luar perusahaan tersebut. Berdasarkan pengamatan di media massa, penulis belum pernah melihat dan mengetahui penerapan CSR bagi kalangan dalam terutama bagi pekerja dan keluarga pekerja di dalam suatu perusahaan. Apakah pekerja dan keluarga pekerja menjadi target praktek CSR dan bagaimana pandangan kelas pekerja terhadap penerapan CSR? Artikel sederhana ini mencoba untuk menelusurinya.

Yanuar Nugroho, Direktur Eksekutif Business Watch Indonesia, berpendapat CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada hakikatnya adalah upaya yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin agar praktik usahanya memenuhi kriteria tanggung jawab pada semua stakeholder (parapihak)-nya. Stakeholder ini mencakup bukan saja pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan tersebut, namun juga masyarakat sekitar dan masyarakat yang terlibat, lingkungan, dan pekerja/buruh/karyawannya.

Dalam lingkup stakeholder atau pemangku kepentingan ini, kelompok pekerja dan keluarganya termasuk kelompok yang paling dekat dengan perusahaan. Karena keterlibatan langsung dalam proses produksi yang juga sangat mempengaruhi dalam pencapaian tingkat keuntungan. Perusahaan tidak mungkin meraup laba bila proses produksinya mandek. Bila merujuk dalam terminologi Marxist, kelas buruh lah yang sebenarnya mencetak laba karena menghasilkan nilai lebih dalam suatu produk. Nilai lebih inilah yang dihisap oleh kelas borjuis dan dinikmati sendiri, emoh berbagi serta terus menerus laba diakumulasi dalam lingkaran sistem kapitalisme. Kelas buruh hanya menerima upah sebagai balasan atas jasa dan tenaga yang telah dikeluarkan. Upah yang cuma mencukupi kebutuhan fisik supaya esok dapat kembali berpoduksi dan menghasilkan keuntungan yang pasti diambil lagi oleh pemodal. Begitu seterusnya kapitalisme bergulir semakin menggurita, menguasai setiap hajat hidup manusia.

Kontradiksi, perbenturan kepentingan antara kelas borjuasi versus proletariat akan berlangsung terus menerus berdasarkan hukum-hukum dialektika. Kelas borjuasi, di dukung segenap perangkat keras seperti tentara, hakim dan juga perangkat lunak misal budaya, gaya hidup semakin menguasai, mengatasi dan mengendalikan kelas proletariat. Karena ketertindasan, kelas proletariat melancarkan perlawanan yang intensitasnya naik turun bak gelombang. Kadang kencang, sering pula surut akibat lemahnya posisi tawar.

CSR bagi sebagian kalangan dipandang mampu menjadi penengah di antara kerasnya kontradiksi antar kelas. Menurut Andy Syafrani, pengamat CSR berpendapat bahwa konsep CSR berawal dari dorongan kuat untuk menahan laju “ketamakan” perusahaan (baca: shareholders) mengambil sendiri keuntungan bisnis yang diperolehnya. CSR adalah konsep yang menawarkan keseimbangan kepentingan antara shareholder dan stakeholder.

Selanjutnya Andy menulis pada masa awal sejarah perusahaan, konsep stakeholders tidak pernah dikenal. Yang ada hanya pemilik (owner). Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan dalam Stanford Research Institute Internal Report pada 1963 dan kemudian pada era 1980-an mulai dielaborasi secara sistematis dalam diskursus corporate governance, khususnya sejak R.E. Freeman (1984) menerbitkan bukunya Strategic Management: A Stakeholder Approach

Di dalam bukunya, Freeman mendefiniskan stakeholder sebagai "any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organisation's objectives." Dalam konteks perusahaan, pihak yang paling berperan mempengaruhi tercapainya tujuan pokok perusahaan tentunya dalam urutan hirarkis di posisi puncak adalah para pekerja (eksekutif dan non eksekutif). Tanpa mereka, perusahaan sama sekali tak akan dapat melakukan fungsinya dan otomatis tujuan perusahaan tak akan dapat dioperasionalisasikan.

Buruh terus dikepung kebijakan-kebijakan yang semakin melumpuhkan posisi tawar. Meluasnya sistem kerja kontrak, maraknya outsourcing sebagai bentuk nyata fleksibilitas pasar tenaga kerja. Penetapan UMP yang hanya menyentuh 90% level kebutuhan fisik minimum jelas-jelas buruh dilarang untuk sejahtera. Buruh diupah secukupnya agar bisa bertahan hidup dan memulihkan tenaga untuk dihisap lagi esok harinya.

Jelaslah sudah bahwa pekerja merupakan stakeholder yang seharusnya layak untuk menjadi perhatian utama dan pertama ketika perusahaan merencanakan kegiatan CSR. Tapi kenyataan di lapangan, seperti diungkapkan Nining, Ketua PP KASBI bahwa perusahaan tidak pernah memperhatikan buruhnya bahkan lebih mementingkan pihak-pihak di luar. Buruh hanya dianggap obyek produksi yang tidak pantas mendapatkan perhatian. Pendapat senada juga diutarakan Sunar, aktivis buruh Tangerang yang menilai bahwa sebenarnya bagus juga penerapan CSR namun seharusnya sebelum banyak melakukan kegiatan sosial untuk di luar, perusahaan lebih dahulu menaruh perhatian bagi yang di dalam yaitu buruh dan keluarga buruh. Semisal di Tangerang ada beberapa perusahaan yang kerap mengadakan bakti sosial tetapi kondisi buruhnya masih memprihatinkan karena menerima upah di bawah UMP. Tunjangan kesehatan macam Jamsostek tidak ada, dan hampir mayoritas berstatus kontrak. Hal ini khan ironis, di dalam kondisinya mengenaskan tetapi di luar sering cari muka dengan bungkus bantuan sosial, cerita Sunar dengan bernada geram.

Praktik CSR semacam itu tentu memancing tudingan bahwa CSR dijadikan kosmetik saja. Mempercantik tampilan luar. Menutupi bopeng-bopeng di dalam. Praktik CSR oleh perusahaan tidak lebih sebagai kamuflase bisnis untuk meningkatkan keuntungan pemodal karena kepentingan stakeholder di sana bukanlah sasaran akhir, melainkan tujuan antara yang berujung pada peningkatan citra dan profit perusahaan. Konsep ini yang sekarang marak dipakai oleh banyak entitas bisnis sebagai cara ampuh dan mujarab memoles aktifitas tanggung jawab sosialnya agar terlihat lebih “seksi” dan nge-pop. Maka bermunculanlah program-program dengan titik tekan keluar yang berusaha menampilkan watak korporasi yang sadar lingkungan dan peduli masyarakat melalui program-program sosial seperti bantuan bencana alam, mudik bareng, pendampingan UKM, bantuan pendidikan, kesehatan, community development masyarakat sekitar perusahaan dan masih banyak lagi.

Aturan di pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hanya mengetengahkan elemen lingkungan hidup dalam praktik CSR semakin menipiskan kans buruh sebagai elemen yang wajib dihitung. Dengan berbagai mekanisme yang dilegitimasi oleh regulasi prokapitalis, posisi buruh dihilangkan eksistensinya sebagai pemangku kepentingan utama dalam perusahaan.

Perilaku ini di mata Nining tak lain hanyalah usaha penyelamatan proses akumulasi modal dari sorotan dan gangguan masyarakat. Nining mencontohkan program CSR berupa mempekerjakan warga sekitar pabrik hanyalah sebagai bentuk cari selamat agar tidak di demo oleh warga sekitar. Padahal saat bekerja, mereka di upah minim, sangat bertolak belakang dengan aksi bakti sosial yang digelar.

Andi Syafrani mengamini pandangan Nining tersebut. Menurutnya jika CSR saat ini lebih banyak mengambil objek di luar perusahaan seperti konsumen itu karena kesalahan dalam memahami CSR. CSR tidak dipahami sebagai instrument untuk membagi keuntungan dengan stakeholder tapi justru untuk memancing keuntungan ganda dan berlipat dari konsumen atau target clients. Pakar-pakar menyebutnya sebagai agenda greenwash dan sebagainya. Di Indonesia,mayoritas perusahaan masih memaknai CSR dalam perspektif ini.

Perusahaan hanya ingin memunculkan topeng bahwa perusahaan seakan-akan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar, padahal di dalamnya (kondisi buruh) masih minim tegas Sunar.

Makna itu sejalan dengan tiga sifat dasar CSR yang saling berkaitan satu sama lain: voluntaristik, satu arah dan karitatif. Voluntaristik – artinya memang CSR dijalankan oleh korporasi pertama dan terutama karena niatnya sendiri dan itu bukan tanpa pamrih. Pamrih yang paling sederhana, biasanya, adalah CSR menjadi alat untuk PR (Public Relation) untuk membentuk citra-positif bagi masyarakat. Dengan membangun citra positif ini, CSR menjadi perangkat untuk mengamankan laba perusahaan dalam jangka panjang. Strategi ini disebut ‘profit sustainability’.

Sifat CSR terlihat dari fakta bahwa perusahaan menjalankan CSR bukan terutama karena mempertimbangkan kebutuhan parapihak (stakeholder), termasuk masyarakat dan lingkungan, melainkan justru kebutuhan perusahaan. Jelasnya, CSR bukan dan tidak pernah akan menjadi intensi pokok praktik bisnis, melainkan konsekuensi semata untuk membangun citra-positif bisnis. Karena itu isi praktik CSR ditentukan oleh perusahaan, bukan yang lain, yang intensinya adalah memupuk laba, bukan mempraktikkan CSR. Sebagai akibat, sifat ketiga, ‘karitatif’, atau ‘filantropis’, melekat erat. Artinya, lingkup kegiatan CSR berada di sekitar aktivitas donasi dan filantropis seperti aksi-belas-kasihan macam beasiwa, mendirikan rumah ibadah, membangun jembatan, pos ronda, dst. (Yanuar Nugroho, 2005)

Lalu dimana posisi pekerja dan bagaimana peran serikat buruh dalam pergulatan praktik CSR ini? Nining mengakui bahwa isu CSR belum menjadi arus utama dalam aras pemikiran dan dan tindakan gerakan serikat buruh. Perjuangan upah layak, penghapusan sistem kerja kontrak- outsourcing masih menjadi agenda utama perjuangan. Perlawanan terhadap kasus-kasus PHK begitu menguras tenaga, dana dan pikiran. Belum lagi warisan perkara fragmentasi dan faksionalisme masih begitu kental. Gerakan buruh terbenam diantara sekat-sekat yang belum mampu di dobrak.

“Memang serikat buruh seharusnya mengontrol bila dalam perusahaan ada program itu (CSR) supaya bagaimana terjadi demi kesejahteraan buruh dan juga untuk masyarakat sekitar,” tegas Sunar.

Andi Syafrani berpendapat serikat buruh sebaiknya memanfaatkan momentum adanya kewajiban CSR untuk menuntut perusahaan mengalokasikan dana CSRnya untuk kepentingan buruh. Serikat buruh dapat menformulasikan apa saja aktivitas yg dapat meningkatkan skill, kapasitas serta kebutuhan ekonomi buruh lewat CSR. Perusahaan akan mendapatkan citra dan nilai positif dari dari CSR yang dilakukannya dan buruh dapat menikmati CSR karena memang buruhlah stakeholders utama perusahaan.

CSR semestinya bisa dijadikan instrumen tambahan untuk menaikkan harkat dan martabat buruh. Program atau kegiatan karitatif dapat dikreasi untuk menunaikan tujuan ini. Buruh dan keluarganya menjadi obyek awal dan utama dari CSR. Seperti pemberian beasiswa bagi anak-anak buruh. Karena jelas, upah minim merupakan ancaman gelapnya masa depan anak-anak buruh ketika tidak mampu mengakses pendidikan yang makin hari tarifnya makin menjulang.

Untuk mencapai hal itu, secara paradigmatik, pertama-tama, konsepsi stakeholders harus dikembalikan dari outward looking ke inward looking dengan memprioritaskan kepentingan buruh dalam pelaksanaan CSR. Buruh berikut keluarganya harus dipersepsikan sebagai stakeholder utama perusahaan. Indeks pelaksanaan CSR perusahaan karenanya harus memasukkan program dan insentif yang ditujukan kepada pekerjanya sebagai indeks tertinggi keberhasilan CSR. Jika lingkaran dalam perusahaan justru tidak mendapatkan manfaat CSR, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan CSR melainkan promosi dan profit gaining berkedok CSR. Setelah buruh dapat menikmati arti dan manfaat CSR, barulah kemudian para stakeholders lainnya diberikan bagian yang proporsional untuk menerima dan dijadikan sebagai objek CSR. (Andi Syafrani, 2008)

Gerakan serikat buruh pun bisa segera mulai menempatkan CSR sebagai salah satu agenda perjuangan. Sebagai agenda baru, tentu kajian-kajian mendalam dan imparsial mengenai CSR harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang sama antar serikat buruh. Karena salah satu jalan menggapai kesejahteraan buruh terbentang melalui CSR.

(berbagai sumber)

Urgensi Standarisasi CSR

2008-11-02T11:17:00.000-08:00

Dimuat dalam jurnal FPBN edisi 9, April - Juli 2008

Urgensi Standarisasi CSR

Oleh: Jimmy Tanaya[1]

Kesadaran akan CSR: Positif dan Negatif

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi (lebih) sering digunakan di Indonesia sejak medio 2007, terutama sejak diputuskannya UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menimbulkan dua akibat, yaitu positif dan negatif. Akibat positif berupa meningkatnya kesadaran akan CSR, meskipun kesadaran tersebut mungkin tanpa didasari pada konsep CSR yang jelas dan tepat guna. Peningkatan kesadaran pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perhatian (dan program mitigasi) perusahaan terhadap permasalahan-permasalahan sosial maupun lingkungan.

Akan tetapi, peningkatan perhatian dan program mitigasi tersebut tidak secara otomatis berakibat pada menurunnya permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. (Dan) disanalah akibat negatif euforia CSR bersumber. Ke-negatif-an terjadi akibat pemahaman CSR yang simpang siur. Maka, wajar bila pemahaman yang kurang tepat tersebut berbuah pendekatan dan program-program CSR yang salah kaprah. Salah kaprah ini, dikhawatirkan, akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan baik bagi masyarakat, kondisi lingkungan, dan perusahaan.

Menimbang hal diatas, maka, standarisasi konsep CSR menjadi hal penting. Meskipun standarisasi ini belum tercapai pada tataran global; pada tataran lokal/perusahaan, standarisasi dimungkinkan untuk tercapai. Proses standarisasi dilakukan melalui diskusi-diskusi yang melibatkan banyak (atau semua?) pemangku kepentingan, salah satunya adalah para pekerja.

Keragaman Konsep CSR

Beberapa konsep CSR ditinjau dari para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah dan Hukum.

Konsep CSR bervariasi antar aparatur pemerintahan. Di satu sisi, menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial misalnya, melihat CSR sebagai perhatian tambahan kepada masyarakat sementara tanggung jawab usaha adalah membayar pajak (Suhartono, 2007a). Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berpendapat bahwa CSR perlu diterapkan oleh semua perusahaan (Indrietta, 2007). Sementara, Menteri Kehutanan menimbang CSR dalam bentuk pajak (Ma’ruf, 2007).

Sebagaimana diketahui, CSR diatur dalam dua undang-undang yaitu UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU 25/2007 mewajibkan pelaksanaan CSR bagi para penanam modal/investor. Sementara UU 40/2007 mewajibkan pelaksanaan CSR bagi badan usaha yang bergerak di bidang ekstraksi sumber daya alam DAN yang berakibat pada sumber daya alam. Semua kegiatan produksi baik barang maupun jasa akan berakibat pada kondisi sumber daya alam (misalnya penggunaan listrik dan air), maka, logikanya, semua perusahaan wajib melaksanakan CSR. Baik UU 40/2007 maupun UU 25/2007 tidak menjelaskan dengan rinci konsep CSR selain aspek-aspek normatif yang umumnya ada dalam CSR seperti kualitas hidup masyarakat dan perlindungan lingkungan.

2. Perusahaan (sektor private)

Konsep CSR bagi perusahaan umumnya terbagi dalam keterlibatan dalam komunitas (community involvement), perbaikan praktek dan proses produksi, dan hubungan pekerja (Chambers et al., 2003). Lebih lanjut, pemberdayaan komunitas (community development) dan perlindungan lingkungan mengambil porsi terbesar dalam praktek CSR di Indonesia.

3. LSM/ORNOP

Sebagaimana konsep CSR dalam pemangku kepentingan lainnya, konsep CSR bagi LSM/ORNOP (organisasi non pemerintah) juga bervariasi. Bila dibagi secara sederhana berdasarkan penerimaan/akseptabilitas atas CSR, konsep CSR dapat dikelompokkan menjadi penerima dan penolak CSR. Kelompok penolak memandang CSR hanya merupakan strategi pemasaran (marketing gimmick) suatu perusahaan atau pencucian citra (green washing). Sementara bagi kelompok penerima, konsep CSR serupa filantropis dan/atau pemberdayaan masyarakat, atau strategi manajemen resiko.

4. Akademisi

Tidak ada konsep tunggal mengenai CSR dalam dunia akademik di Indonesia. Konsep CSR misalnya, dipandang sebagai bagian dari etika bisnis, atau pemberdayaan masyarakat, atau akuntabilitas bisnis.

Konsep CSR: harus sangkil dan mangkus

Konsep CSR tidak hanya memerlukan standarisasi, namun juga harus relevan dengan kondisi lingkungan dan sosial perusahaan dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Tanpa menjawab permasalahan lingkungan dan sosial, sumber daya yang digunakan bagi program CSR akan menjadi tidak sangkil/efesien dan tidak mangkus/efektif. Dua hal terakhir tersebut selayaknya dihindari oleh semua pihak, terutama oleh perusahaan.

CSR harus dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan agar dapat menjadi solusi. Maka, konsep CSR yang sangkil dan mangkus akan berusaha untuk menjawab eksternalitas[2] (internalizing externalities). Eksternalitas tersebut pada akhirnya juga akan meningkatkan biaya produksi dan oleh karenanya, juga tidak dinginkan oleh perusahaan.

Dampak eksternalitas sangat dirasakan oleh pekerja. Eksternalitas tersebut dapat berupa jam kerja, kondisi pekerjaan, kebijakan upah, maupun hak-hak pekerja lainnya. Seringkali dengan dalih menekan biaya produksi, faktor keselamatan kerja diabaikan. Maka para pekerja, adalah mitra strategis bagi perusahaan untuk mengidentifikasi eksternalitas tersebut dan program-program CSR yang terkait.

Lebih lanjut, perusahaan memang harus bertanggungjawab terhadap kondisi sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi. Namun, tanggung jawab mereka dibatasi oleh sejauh mana perubahan negatif atas kondisi sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. CSR bukanlah suatu pembenaran atas ‘pelimpahan’ tugas-tugas negara kepada badan usaha (seperti: kesehatan, perbaikan infrastruktur, dll). Pembatasan tanggung jawab memampukan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam program CSR dengan lebih baik lagi. Sementara, tanggung jawab yang tidak terbatas hanya akan mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan pada akhirnya, membahayakan keberlanjutan program-program CSR.

Bila CSR gagal menjadi jembatan penyeimbang trio kepentingan yaitu, ekonomi, lingkungan, dan sosial; maka kelihatannya proses penyeimbangan yang terintegrasi tersebut akan berulang dari awal dan (mungkin) melalui proses yang lebih sulit. Sementara dampak eksternalitas akan terus meningkat dan pada batas tertentu, tidak dapat diperbaiki (irreversible). Tampaknya, CSR masih harus menjadi tumpuan harapan bagi semua pihak akan proses penyeimbangan tersebut dalam kurun waktu ini.

------

Daftar Pustaka:

SUHARTONO (2007a) Aburizal: CSR bukan Kewajiban Perusahaan. Kompas, 26 April 2007, diambil dari: http://www.kompas.co.id/ver1/Nasional/0704/26/122114.htm.

INDRIETTA, N. (2007) Menteri Energi Pertanyakan Pembatasan CSR. TEMPO Interaktif, 23 July 2007, diambil dari:

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/07/23/brk,20070723-104180,id.html.

[30 July 2007].

CHAMBERS, E., CHAPPLE, W., MOON, J. & SULLIVAN, M. (2003) CSR in Asia: A seven country study of CSR website reporting. MATTEN, D. (Ed.) ICCSR Research Paper Series, No. 09-2003. International Centre for Corporate Social Responsibility, Nottingham University Business School, Nottingham University, Nottingham, United Kingdom.

MA’RUF, M. (2007) Dephut Usul CSR 2,5–8% Laba. Seputar Indonesia, 02 August 2007, diambil dari: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ekonomi-bisnis/dephut-usul-csr-2-5-8-laba-3.html.

[1] Penulis adalah salah satu pegiat LSM Business Watch Indonesia. Sebagai seorang peneliti (research associate), penulis berfokus pada topik-topik akuntabilitas bisnis, CSR, ekonomi lingkungan hidup, pariwisata, dan pembangunan bekerlanjutan. Penulis dapat dikontak di tanaya.geo@yahoo.com

[2] Eksternalitas adalah ekses-ekses (baik positif/diinginkan dan negatif/tidak diinginkan; namun dalam hal ini, diasosiasikan sebagai ekses negatif) yang timbul dalam suatu proses produksi. Disebut sebagai eksternalitas karena ekses-ekses tersebut tidak diperhitungkan kedalam biaya produksi. Akibatnya, masyarakat menanggung biaya-biaya yang timbul akibat ekses tersebut.

Corporate Social Responsibility : Doing the most good for your company and your cause

2008-10-08T14:34:00.000-07:00

Dimuat dalam Jurnal edisi 9, April - Juli 2008

Corporate Social Responsibility

Doing the most good for your company and your cause

Phillip Kotler, Nancy Lee

John Wiley & Sons 2005

Penulis membuka buku ini dengan mengajukan definisi terkait istilah corporate social responsibility (CSR). Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources. Dalam definisi ini ada satu kata kunci yang ingin ditegaskan Kotler dan Nancy, yaitu kata discrenationary. CSR merujuk pada komitmen sukarela (voluntary commitment) bukan aktifitas yang diakibatkan oleh hukum atau tuntutan moral/etika.

Berangkat dari ide dasar di atas, penulis mengembangkan konsepsi mengenai CSR berdasarkan inisiatif yang mendorong pelaksanaannya. Ada 6 inisiatif dalam CSR menurut catatan Kotler dan Nancy. Pertama, CSR yang menyebabkan promosi. Perusahaan menyediakan dana, dan segala sumber daya untuk meningkatkan awareness dan kepedulian tentang aksi sosial.

Kedua, CSR yang berhubungan dengan pemasaran. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan donasi sekian persen dari pendapatan mereka untuk beberapa jenis aktifitas CSR berdasarkan tingkat penjualan produk itu. Biasanya aksi CSR ini di mulai perusahaan dengan melakukan pengumuman pada publik, dilakukan selama periodisasi dan jenis produk tertentu. Ketiga, penulis menyebut inisiatif yang diberi nama Corporate Social Marketing. Pada inisiatif ini perusahaan mendukung pengembangan dan pelaksanaan kampanye perubahan perilaku (behavior change). Di sinilah perbedaan mendasar pada jenis inisiatif ini, pada upayanya merubah perilaku.

Keempat, Corporate Philanthropy. Perusahaan melakukan kontribusi langsung pada aktifitas amal (charity). Umumnya, perusahaan melakukannya dalam bentuk pemberian sumbangan dalam bentuk tunai keras, donasi, atau pelayanan gratis. Bentuk ini merupakan bentuk paling tradisional dalam aktifitas CSR, dan pendekatan model ini telah berabad dilakukan. Meskipun demikian, Kotler dan Nancy mencatat banyak perusahaan saat ini telah mengakumulasikan pengalaman mereka dengan mengemas aktifitas filantropi mereka dengan pendekatan strategis, fokus dan disesuaikan dengan tujuan bisnis perusahaan.

Kelima, Corporate Voluenteering, di mana secara aktif perusahaan mendukung dan mengembangkan minat karyawan dan partner bisnisnya untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas organisasi/komunitas lokal. Aktifitas CSR ini dapat bersifat usaha yang berdiri sendiri, namun dapat pula merupakan bentuk kerjasama yang baik dengan lembaga non profit (seperti yang dilakukan karyawan Shell dengan The Ocean Conservancy dalam pembersihan pantai).

Keenam, Social Responsible Business Practice, perusahaan melakukan investasi dan menyelipkan dalam aktifitas bisnisnya upaya untuk memperbaiki kualitas komunitas di sekitarnya dan melindungi lingkungan hidup. Inisiatif ini diimplementasikan atau dilakukan sendiri oleh perusahaan atau menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya (seperti yang dilakukan Starbuck bekerjasama dengan Conservation International untuk mendukung petani dalam minimalisasi dampak merusakan lingkungan).

Enam jenis inisiatif dalam CSR itulah yang ditangkap Kotler dan Nancy dalam perkembangan tren yang terjadi satu dekade belakangan. Beberapa fakta menarik diletakkan penulis untuk mendukung argumentasi mengenai pentingnya CSR. Seperti fenomena meningkatnya aktifitas philantropy perusahan dengan peningkatan pemberian donasi dari sekitar USD 9,6 miliar pada tahun 1999 menjadi USD 12,19 miliar di tahun 2002.

Walaupun berupa komitmen sukarela, penulis menganjurkan adanya sistem evaluasi yang cermat dengan disertai sistem pelaporan yang baik. Kesulitan saat ini memang masih ditemui dalam teknik evaluasi, terutama sistem penelusuran dan database yang memungkinkan melakukan analisa returns on investment sehingga dapat dikomparasikan dengan aktifitas lain untuk benchmarking dan mencari bentuk standar terbaik. Dari sistem evaluasi ini, penulis menganjurkan sebuah sistem pelaporan yang mampu memberikan informasi yang jelas dan terukur pada stakeholder mereka termasuk para shareholder.

Diresensikan oleh Arief Adi Wibowo, peneliti senior bidang bisnis di iPro Research.

Kebijakan Fleksibilisasi Pasar Kerja dan Proses Informalisasi Ketenagakerjaan

2008-09-07T23:26:00.000-07:00

Dimuat dalam jurnal FPBN edisi 8, Sept 07 - Maret 08

Kebijakan Fleksibilisasi Pasar Kerja

dan Proses Informalisasi Ketenagakerjaan

Oleh : Bagus Musharyo

Koordinator SPIS - Jakarta

Latar belakang.

Jumlah orang berpredikat sebagai penganggur terbuka menurut BPS/Sakernas 2007(Februari), setidaknya masih 10,5 juta orang dari total angkatan kerja yang berjumlah 108juta orang, atau mencapai 9,7 persen. Angka prosentase yang justru mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan prosentase pada tahun 2003 yang mencapai 9,5 persen. Yang lebih mencemaskan adalah pengelompokan para penganggur ini kepada mereka yang berusia muda kurang dari 25 tahun telah mencapai 5,78 juta orang atau sekitar 55 persen dari total penganggur. Sebagian besar dari mereka ini berada diperkotaan, jumlahnya mencapai 52 persen. Kenyataan lain yang tak kalah mengkawatirkan adalah sekitar 43 persen dari para penganggur ini berpendidikan SMTA ke atas seperti terlihat dari data berikut ini; SMTA : 3.745.035 orang, Diploma/Akademi : 330.316 orang, Universitas : 409.890 orang.

Keadaan angkatan kerja sendiri hingga sekarang strukturnya juga belum berubah, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap jumlah tenaga kerja terbesar, yaitu sebesar 42,5 juta dari total 97, 5 juta. Diikuti berurutan sektor perdagangan 19,5 juta, industri 12,1 juta, angkutan 5,5 juta, bangunan 4.5 juta dan lainnya 13,5 juta. Dari jumlah 97,5 juta tersebut lebih dari 60 persen diantaranya bekerja di sektor informal.

Dari data BPS tahun 2006 diketahui, jumlah pekerja upahan sebesar 36.103.441 orang, 72 persen adalah pekerja/buruh, selebihnya 16 persen adalah pekerja bebas di pertanian dan 12 persen adalah pekerja bebas non pertanian. Upah yang mereka terima adalah; <>> 2 juta rupiah kelompok laki-laki yang menerima sebanyak 1, 3 juta orang sedang kelompok perempuan hanya 0,3 juta orang; sebaliknya golongan upah terendah < 200 ribu rupiah kelompok perempuan yang menerima sebanyak 2,2 juta orang sedangkan kelompok laki-laki sebanyak 1,4 juta orang.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia memang sangat krusial, pengangguran yang masih tinggi, menjadi rentan karena terkonsentrasi pada kelompok usia muda, berpendidikan tinggi dan berada di wilayah perkotaan. Kenyataan ini menimbulkan tekanan sosial yang tinggi, berpotensi sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan sosial. Banyak kaum muda merasa frustasi dan kecewa akibat sulitnya memperoleh pekerjaan seperti yang diharapkan ketika duduk di bangku pendidikan. Namun kenyataan yang dihadapi dikehidupan nyata sangat berbeda dari harapan, tanpa tahu sampai kapan keadaan ini akan mereka hadapi.

Selain sulitnya mencari lapangan pekerjaan, pekerjaan yang ada kondisinya juga tidak terlalu memuaskan. Lebih dari 60 persen dari pekerjaan yang ada adalah pekerjan di sektor informal. Pemerintah menggolongkan sebagai dengan produktivitas rendah, dan dengan demikian juga pendapatannya rendah*. Sedangkan pekerjaan di sektor formal/industri, dari data di atas menunjukkan hanya sekitar 22,5 persen yang memberikan upah di atas 1 juta rupiah. Tentu hal ini sangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih di wilayah perkotaan.

Menghadapi masalah ketenagakerjaan seperti ini pemerintah melalui berbagai kebijakannya pada intinya berupaya untuk memindahkan atau menarik mereka yang bekerja di sektor informal ke dalam sektor formal/industri. Tindakan ini diambil karena anggapan bahwa sektor formal/industri keadaannya lebih baik dibanding sektor informal. Seperti diketahui, bekerja disektor informal identik dengan ketidakpastian yang tinggi, tanpa jaminan sosial (kesehatan, pendidikan, perumahan, hari tua dll), tak tersentuh kredit perbankan, tidak ada bantuan modal/investasi dst. Pertanyaannya, melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah, apakah benar berbagai asumsi yang melekat pada sektor informal tersebut bisa dihilangkan ketika mereka ‘ditarik’ ke sektor formal ? Benarkah, melalui kebijakan ketenagakerjaan yang ada telah terjadi formalisasi ketenagakerjaan ?

Rentan terhadap kemiskinan

Sektor informal dipandang pemerintah sebagai sektor ekonomi yang kurang produktif, oleh karena itu juga menghasilkan pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan orang yang bekerja di sektor ini menyebabkan mereka rentan jatuh dalam kemiskinan. Padahal jumlah mereka yang bekerja di sektor ini lebih dari 60 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada, suatu jumlah yang sangat besar. Kerentanan itu ditandai dengan sulitnya akses mereka terhadap jaminan sosial dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan maupun makanan bergizi. Karakteristik sektor informal secara umum biasanya digambarkab sbb:

1. Untuk memasuki tida diperlukan modal terlalu besar

2. Mudah dalam memasuki dan keluar dari kegiatan ekonomi tersebut

3. Tidak memerlukan profesionalitas yang tinggi

4. Skala usaha kecil

5. Ketrampilan umumnya diperoleh di luar pendidikan formal

6. Menggunakan teknologi sederhana

7. Penggunaan tenaga kerja secara padat karya

8. Cara memperoleh bahan baku relatif mudah

Cara pandang terhadap sektor informal pada umumnya memberikan citra yang kurang mendukung terhadap perannya yang sangat besar sebagai katup pengaman atas tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pandangan tersebut antara lain:

Catatan: * Asumsi sektor informal identik dengan kelompok berpendapatan rendah adalah tindakan menyederhanakan masalah. Sektor informal bukanlah sektor homogin, tetapi terstratifikasi dalam beberapa golongan pendapatan. Seorang pemulung atau tukang nasi goreng dorong sangat mungkin mempunyai penghasilan jauh di atas upah minimum.

° Sektor informal dipandang sebagai sektor ekonomi dengan produktivitas rendah

° Diasumsikan dengan sendirinya akan hilang seiring dengan pertumbuhan sektor formal yang modern

° Hanya dianggap sebagai tempat penampungan kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal/industri

° Bentuk aktivitas ekonominya biasanya marginal, yaitu; asongan, pedagang kaki lima, warung makanan atau produsen skala kecil lainnya

° Usahanya illegal, tidak berbadan hukum dan menghindar untuk membayar pajak

° Dimaksudkan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, karena keberadaannya yang subsisten itu maka tidak perlu masuk dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.

Sejauh ini diketahui, dalam mengupyakan agar para pelaku ekonomi informal bisa masuk dalam kegiatan ekonomi modern yang dipandang lebih produktif dan mempunyai kontribusi menurunkan angka kemiskinan, pemerintah lebih mengedepakan kebijakan fleksibilisasi pasar tenaga kerja. Pemerintah percaya kebijakan ini akan memberikan peluang kerja lebih luas serta dapat meningkatkan pendapatan serta pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan.

Kebijakan ketenagakerjaan

Beban pengangguran yang begitu besar dan masih dominannya sektor informal pada perekonomian bangsa ini, telah mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang mendorong agar pasar kerja menjadi semakin fleksibel. Kebijakan yang mencerminkan semangat tersebut nampaknya telah diadopsi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 56 ayat 2 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (sistim Kerja kontrak) dan pasal 64 tentang perusahaan pemborong pekerjaan dan penyedia jasa pekerja (outsourcing). Begitu juga peraturan pelaksanaanya Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep.101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tenteng Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Kontroversi dibalik pengesahanan UU 13/2003 yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan juga mencerminkan pertarungan kepentingan mereka atas substansi UU Ketenagakerjaan tersebut. Penolakan kelompok pekerja terutama adalah kemudahan proses PHK apabila dibandingkan dengan UU No 12 Tahun 1964 yang dinilai lebih memberikan perlindungan terhadap pekerja.Selain itu diakomodasinya ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sistim kerja kontrak serta Perusahaan Penyedia Jasa tenaga kerja atau outsourcing. Perlawanan pekerja terhadap ketentuan tersebut berlanjut hingga sekarang karena pekerja menganggap Pemerintah lebih memihak kepada kepentingan modal dan telah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai penjamin hak atas keamanan dan kepastian kerja mereka.

Alih-alih merespon tuntutan kelompok pekerja, pemerintah justru semakin mengakomodir kepentingan pengusaha yang keberatan atas substansi UU/13/2003 yang mereka nilai memberikan perlindungan secara berlebihan kepada pekerja. Menurut pengusaha UU 13/2003 perlu disempurnakan terutama klausul tentang:

Klausul	Usulan Apindo *
Besaran pesangon PHK	Masa kerja: 1 thn < 2 thn 1 bln upah 2 thn < 3 thn 2 bln upah 3 thn < 4 thn 3 bln upah 4 thn < 5 thn 4 bln upah > 5 thn 5 bln upah
Besaran uang penggantian masa kerja	Dimulai 1 bln upah, maks 5 bln upah
Pengupahan	Penangguhan tidak perlu penetapan Menteri tapi cukup mekanisme perundingan bipartit
Mogok kerja	Mogok kerja bukan sebagai hak dasar, hak dasar diatur dalam UUD 1945
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Kontrak	Berdasarkan waktu tertentu dan berdasarkan kebutuhan pengusaha
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu putus sebelum berakhir;	oleh Pengusaha : wajib bayar sisa upah oleh pekerja : wajib bayar ganti rugi
Outsourcing	Perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan secara tertulis.

* H.Hasanuddin Racman, Ketua DPN Apindo. Bahan presentasi, Apindo Member Gathering, 28 Maret 2006.

Bukti bahwa kepentingan pengusaha lebih diakomodir oleh pemerintah nampak pada kenyataan, belum genap satu tahun UU 13/2003 berlaku, pemerintah juga sudah gelisah menyimpulkan bahwa UU 13/2003 masih belum cukup fleksibel untuk mengakomodir kepentingan modal. Direktur Ketenagakerjaan Dan Analisis Ekonomi Bappenas, Dr. Ir. Bambang Widianto, MA dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Penerapan Sistim Hubungan Kerja Kontrak yang diselenggarakan oleh Komite Buruh Cisadane 28 April 2004 mengemukakan

‘......pengaturan penggunaan tenaga kerja melalui kontrak, outsourcing, dan penggunaan jasa tenaga kerja yang hanya dibatasi pada pekerjaan tertentu, bila dilaksanakan secara kaku akan berpotensi mengurangi fleksibilitas pasar kerja’

Selain itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 23 di bawah sub judul Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan mengenai Arah Kebijakan, bahkan lebih jelas lagi mengatakan:

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan berlebihan
. . . . . . . . .

Selanjutnya agar kondisi pasar tenaga kerja lebih fleksibel tersebut dapat segera tercapai maka dimasukkan dalam salah satu pokok kegiatannya adalah: ‘Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel’.(RPJM, hal. Bagian IV.23-4) Adapun yang dianggap penting untuk disempurnakan a.l:

No.	Klausul	Arah penyempurnaan
1	Pembatasan pekerja kontrak	Memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis pekerjaan bagi pekerja kontrak
2	Pengupahan	Mendorong penentuan upah melalui mekanisme bipartit
3	Aturan main yang berkaitan dengan PHK	Penurunan tingkat pesangon seperti tingkat pesangon di negara ASEAN harus segera dilakukan.
4	Perlindungan pekerja yang berlebihan	Cuti panjang setelah 6 thn bekerja dan gaji kepada pekerja yang sakit sampai dengan satu tahun harus ditinjau kembali. Ketentuan bekerja malam hari dan cuti haid bagi pekerja perempuan, tidak perlu dilaksanakan secara kaku; ke depan pemerintah akan mendorong dirundingkan melalui mekanisme bipartite.

Masih sejalan dengan pemikiran di atas, pemerintah pada tahun 2006 menerbitkan kebijakan Inpres No.3 Tahun 2006 yang berisikan paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Garis besar pemikiran paket kebijakan ini adalah; mencari jalan keluar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Mandat Inpres No.3 Tahun 2006 di bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja

2. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat murah dan berkeadilan

3. Mempercepat proses penerbitan perijinan ketenagakerjaan

4. Penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktif

Pada dasarnya pemerintah menghendaki melalui kebijakan fleksibilisasi pasar kerja agar pekerja dan pengusaha sejauh mungkin memiliki keleluasaan untuk melakukan tawar menawar mengenai tingkat upah dan kondisi kerja lainnya tanpa dicampuri pihak ke tiga termasuk pemerintah. Kepada pekerja diberikan keleluasaan melakukan pilihan-pilihan mengenai kondisi kerja yang ditawarkan oleh pengusaha sehingga dengan demikian pekerja akan menemukan kondisi yang optimal yang bisa dicapai sesuai dengan tingkat konpetensinya; begitu juga kepada pengusaha kondisi seperti itu akan memberikan kemudahan dalam melakukan rekrutmen dan pemecatan pekerja sesuai dengan kebutuhannya sepadan dengan kondisi kerja yang ditawarkannya.

Kondisi pasar kerja yang memberikan keleluasaan/fleksibel seperti tersebut di atas dipercaya akan mendorong kegairahan kegiatan ekonomi; kalau ekonomi tumbuh diharapkan akan melahirkan lapangan kerja yang baru dan seterusnya akan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Maka harapan pemerintah untuk dapat memindahkan pekerja sektor informal yang begitu besar ke dalam sektor formal yang modern malaui kebijakan fleksibilisasi pasar kerja dilakukan dengan berbagai cara, termasuk upaya melakukan revisi UU 13/2003 yang gagal itu. Namun upaya ini masih terus dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang hingga kini belum ditandatangani Presiden

Namun demikian apa yang dipercaya pemerintah tentang fleksibilisasi pasar kerja, yang sudah diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang ada, pada tingkat penerapan dilapangan menghasilkan fakta yang berbeda dengan harapan semula. Setidaknya dari pengamatan atas kasus-kasus perburuhan yang berkembang belakangan ini diperoleh fakta sbb:

Mitos kebijakan fleksibilisasi pasar tenaga kerja dan fakta di lapangan

Mitos

Kebijakan

Fakta Lapangan

1. Akan semakin meningkat pergerakan buruh informal ke sektor formal

2. Mobilisasi buruh antar sektor industri dan wilayah meningkat

3. Memperluas kesempatan kerja

4. Meningkatkan kesejahteraan buruh

5. Perlindungan terhadap hak-hak buruh meningkat

1. Legalisasi sistem kerja kontrak (PKWT): Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN No. 100 Thn 2004 tentang Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

2. Legalisasi sistem outsourcing (Pemborongan pekerjaan dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja): Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,KEPMEN No. 220 Thn 2004 tentang Pemborongan Pekerjaan dan KEPMEN No. 101 thn 2004 tentang Perijinan Penyedia Jasa Buruh-Pekerja

1. Penggantian atau pemutihan status hubungan kerja dari tetap ke tidak tetap (kontrak)

2. Penutupan pabrik dengan motivasi utama mengganti buruh tetap dengan buruh kontrak

3. Mobilitas buruh terjadi di antara lembaga outsourcing yang satu ke lembaga outsourcing lainnya

4. Menjamurnya lembaga outsourcing di berbagai wilayah.

5. Upah di bawah UMK

6. Akses buruh kontrak terhadap jaminan sosial hilang

7. Buruh kontrak tidak memperoleh cuti tahunan, cuti hamil dan cuti melahirkan

8. Buruh kontrak tidak pernah mengalami kenaikan gaji

9. Keberlangsungan pekerjaannya selalu terancam putus kontrak

10. Masa depan keluarga buruh tidak jelas

11. Diskriminasi terhadap buruh perempuan semakin meningkat

12. Hak-hak buruh semakin rentan dilanggar oleh negara dan pengusaha

Sumber: catatan investigasi SPIS 2007

Pekerja kontrak dan Outsourcing: Buah kebijakan fleksibilisasi pasar kerja

Pemetaan sederhana yang dilakukan oleh Komite Buruh Cisadane di daerah Tangerang, Banten pada akhir Desember 2007 yang lalu, mengenai kasus-kasus PHK massal, mencerminkan kondisi umum yang terjadi di bidang ketenagakerjaan di berbagai wilayah Indonesia. Dari 14 kasus PHK massal dengan korban mencapai 9.930 orang buruh, 13 kasus diantaranya menerapkan sistim kerja kontrak dan atau outsourcing. Sedangkan data Depnakertrans hingga tahun 2007 menurut Kompas, Selasa 11 Desember 2007 sudah ada 22.275 perusahaan yang sudah menyerahkan sebagian atau seluruhnya pekerjaan yang dimilikinya kepada pihak ketiga (outsourcing), perusahan-perusahaan itu secara total memperkerjakan lebih dari 2 juta orang pekerja.

Data pelaku outsourcing di Depnakertrans menurut kompas pada hari yang sama, untuk jenis perusahaan penyedia jasa tenaga kerja telah mencapai jumlah 1.082 perusahaan dengan jumlah pekerja yang “dijual“ tenaganya sebanyak 114.566 orang pekerja. Sedangkan jumlah jenis perusahaan pemborong pekerjaan telah mencapai 1.540 perusahaan yang mempekerjakan 78.918 orang pekerja. Angka-angka tersebut adalah jumlah yang secara resmi dilaporkan ke Depnakertrans, jumlah sebenarnya dilapangan termasuk yang tergolong perusahaan outsourcing ilegal - mengikuti pola fenomena gunung es - di duga mencapai lebih dari dua kali lipatnya.

Data yang belum tersedia adalah jumlah keseluruhan pekerja kontrak yang hubungan kerja kontraknya langsung dengan pemberi kerja. Walaupun mungkin dianggap belum cukup memadai untuk memberikan kesimpulan menyeluruh, data yang pernah dikumpulkan oleh aliansi Serikat Buruh bersama FPBN wilayah Barat pada tahun 2004 di Lampung, Serang, Tangerang, Bekasi, Bogor dan Bandung dari 91 perusahaan yang di data terdapat 57 perusahaan atau 62.6 persen yang telah menerapakan sistim kerja kontrak; sedangkan FPBN wilayah Timur pada tahun yang sama di Surabaya dan sekitarnya dari 48 perusahaan yang didata terdapat 68 persen yang telah menerapkan sistim kerja kontrak dan harian lepas.

Kondisi kerja yang dialami oleh buruh kontrak/outsourcing apabila dibandingkan dengan buruh dengan status tetap diperoleh fakta perbedaan yang sangat mencolok. Upah yang diterima oleh buruh kontrak /outsourcing paling tinggi hanya sampai sebesar upah minimum, tidak demikian dengan buruh tetap, mereka bisa menerima upah lebih dari upah minimum. Menyangkut jaminan sosial, walaupun di tingkat normatif kewajiban pengusaha tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak dibedakan untuk pekerja tetap maupun pekerja kontrak outsourcing, namun di lapangan buruh buruh kontrak/outsourcing hampir tidak ada yang mendapakan haknya tersebut. Hal yang sama untuk tunjangan hari raya keagamaan (THR), buruh kontrak/outsourcing tidak ada yang menerima, khusus hal ini disebabkan biasanya pengusaha mengatur agar masa kontrak mereka habis sebelum jatuhnya hari raya keagamaan; dengan demikian pengusaha tidak berkewajiban membayar THR. Secara umum perbedaan tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

No	Upah dan Jenis jaminan sosial	Status hubungan kerja				Keterangan
		Tetap		Kontrak
		Jml	%	Jml	%
1	Upah minimum	91	100 %	87	95 %
2	Jamsostek/asuransi	91	100 %	0	0
3	THR	91	100 %	0	0
4	Tunjangan pensiun	0	0	0	0
5	Bonus tahunan	0	0	0	0	Dimasukkan dalam THR
6	Tunjangan kesehatan	84	92 %	0	0	Buruh kontrak menanggung sendiri
	Lainnya	-	-	-	-

Sumber data: Diolah dari hasil pendataan lapangan bersama Serikat Buruh & FPBN wilayah barat Sept-Okt 2004

Bahkan perbedaan itu seringkali juga dipertegas secara fisik dengan pakaian seragam yang berbeda, hal ini meyebabkan pengelompokan buruh di satu pabrik berdasarkan status hubungan kerja tersebut. Mempunyai status sebagai pekerja tetap adalah dambaan setiap pekerja kontrak maupun outsourcing, namun demikian bagi pekerja tetap sendiri bukan berarti tidak menyimpan kekawatiran; hal ini dikarenakan tidak sedikit pengusaha yang melakukan PHK massal atau menutup perusahaan dengan motivasi utama mengganti status pekerjanya dari tetap menjadi kontrak atau meng-outsourcing-kan pekerjaannya kepada pihak ketiga.

Beberapa pengurus Serikat Buruh anggota aliansi serikat buruh di Jabotabek, Serang, Bandung dan Lampung dalam diskusi pada bulan Desember 2005 membagikan pengalaman mereka tentang situasi kerja yang dialami sejak kebijakan fleksibilisasi pasar kerja dilakukan dibandingkan dengan sebelumnya:

Kondisi kerja	Rentang waktu
Kondisi kerja	Sebelum berlakunya UU 13/2003	Sejak berlakunya UU 13/2003
Lapangan pekerjaan	- Masih banyak tersedia dan mudah mendapatkan - Lapangan pekerjaan yang mencari tenaga kerja	- Jauh lebih sulit dan banyak pabrik yang tutup
Proses rekrutmen	- Langsung pada perusahaan dan melalui proses seleksi, percobaan dan bekerja. Bahkan tahun 1985 di Jawa Tengah, ada lembaga yang mencari tenaga kerja untuk bekerja di pabrik dengan tidak memungut apapun bahkan disediakan bis menuju Tangerang secara gratis. - Fungsi Depnaker masih berjalan, dengan membuat kartu kuning maupun informasi lowongan kerja	Melalui agen-agen tenaga kerja dan harus mengeluarkan banyak biaya antara 600 ribu hingga 1,5 juta, tergantung masa kontraknya. Fungsi disnaker sudah mulai tidak kelihatan lagi, dan diambil alih oleh swasta.
Status kerja	Sebagian besar satus tetap/permanen	Sekarang status tetap diubah menjadi kontrak dan yang baru langsung kontrak bahkan harian lepas atau borongan
Upah	- Mulai berlaku UMP - Nilai upah lebih kecil dari sekarang tetapi biaya hidup masih terjangkau	- UMK menjadi patokan tetapi banyak yang dibawah UMK. - Nilai nominal upah rendah dan tidak sebanding dangan tingginya biaya hidup - Upah masih dipotong oleh agen tenaga kerja.
Serikat buruh	Sedikit dan tidak banyak berperan	Makin banyak tetapi belum mampu berkontribusi pada perubahan kondisi
Kasus PHK	Jarang terjadi dan proses PHK lebih sulit. Situasinya lebih tenang karena PHK jarang terjadi.	Proses PHK sangat mudah. Dan ini selalu mencemaskan setiap hari, karena sewaktu-waktu di PHK

Sumber: wawancara lapangan & FGD aliansi SB Jatam, Desember 2005.

Berikut ini adalah pengalaman seorang buruh yang tinggal di Tangerang, Solikhin 26 tahun (bukan nama sebenarnya), yang berpindah-pindah pekerjaan pada era kebijakan fleksibilisasi pasar kerja. Mobilitas Solikhin bukanlah karena dia punya pilihan atas pekerjaan yang ada, tetapi sebaliknya karena dia tidak punya pilihan, karena setiap kali kontraknya tidak diperpanjang oleh pengusaha. Tentu saja bukan mobilitas seperti ini yang diharapkan lahir dari kebijakan fleksibilisasi pasar kerja, namun kenyataan di lapangan ribuan bahkan ratusan ribu pengalaman seperti yang dialami oleh Solikhin.

“Selama 2 tahun saya bekerja, sudah mengalami 5 kali pindah kerja dengan status kontrak. Sebelum kerja di pabrik elektronik & plastic, saya kerja di kantin pabrik dengan status kontrak 3 bulan. Kontrak habis, pindah di pabrik elektronik dan kontrak habis 6 bulan. Pindah di pabrik generator, status kontrak 12 bulan habis. Pindah lagi di sebuah supermarket dengan kontrak 6 bulan habis. Lalu pindah lagi di pabrik garment home industri dengan status borongan 3 bulan habis. Juga pernah jadi kuli bagunan harian lepas 4 bulan habis. Hingga akhirnya terdampar di sebuah pabrik garment di kawasan Kalideres sudah 1 tahun ini dengan status kontrak. Saya masih cemas kerena sewaktu-waktu bisa di PHK dengan tiba-tiba”. (Sumber: hasil wawancara lapangan oleh KBC Desember 2005)

Padahal, Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 menegaskan ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. Fakta mengenai kondisi kerja yang dialami oleh pekerja kontrak dan outsourcing di atas jelas tidak dapat disebut sebagai pekerjaan yang layak, maka dari itu tidak mungkin juga bisa untuk membiayai kehidupannya mereka secara layak Bahkan untuk masalah mendasar seperti kepastian untuk tetap bekerja saja tidak dapat dijamin, bagaimana mungkin bisa diharapkan mereka bisa merencanakan masa depan hidupnya.

Sektor Informal dan Pekerja kontrak/Outsourcing

Kalau asumsi mengenai pekerja sektor formal adalah; lebih memiliki jamin kepastian kerja, secara hukum lebih terlindungi, pendapatan lebih tinggi, ada jaminan sosial, memiliki jaminan hari tua dst; maka apa yang dialami oleh pekerja sektor formal berstatus kontrak dan outsourcing tidaklah demikian. Mereka selalu dihantui oleh kekawatiran diputus kontrak kerjanya, untuk itu mereka terpaksa menerima kondisi kerja tanpa jaminan sosial maupun jaminan lainnya seperti yang dinikmati oleh pekerja formal dengan status tetap. Kebijakan fleksibilisasi pasar kerja ternyata belum (tidak ?) bisa memberikan jaminan kualitas pekerjaan yang lebih baik dari kualitas pekerjaan yang ada di sektor informal.

Hampir semua asumsi tentang kondisi pekerja sektor informal yang diharapkan dapat dikurangi melalui kebijakan fleksibilisasi pasar kerja secara nyata dilapangan tidak terjadi, justru sebaliknya eksistensi pekerja formal semakin terdegradasi akibat ulah pengusaha yang memanfaatkan kebijakan ini. Fakta berikut ini dapat menjelaskan hal tersebut:

Topik	Pekerja informal	Pekerja formal di lapangan
Topik	Pekerja informal	Kontrak/Outsourcing	Tetap
Pekerjaan	Tidak pasti	Tidak pasti	Rentan berubah menjadi kontrak atau outsourcing
Pendapatan	Kurang hingga lebih dari upah minimum	Kurang hingga maks sama dengan upah minimum	Sama hingga lebih dari upah minimum
Jaminan Sosial
Pendidikan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak semua ada
Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak semua ada
Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak semua ada
Hari Tua	Tidak ada	Tidak ada	Tidak semua ada
Istirahat tahunan	Tidak tahu	Tidak ada	Ada
Rekreasi	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak semua ada

Sumber: catatan investigasi SPIS 2007

Konsep pemerintah sendiri dokumen RPJM Bab 16.Bagian 4.1 di bawah subjudul “Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja“ mengedepankan langkah-langkah perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, namun di lapangan ditemukan fakta yang berbeda:

Topik	RPJM Bab 16.Bagian 4.1	Fakta di Lapangan
Hubungan Industrial	Dilandasi hak-hak pekerja	Tergantung kebutuhan pengusaha
Penegakan hukum	Peningkatan perlindungan hukum	Banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut pekerja kontrak/outsourcing
Pekerjaan	Menjamin kepastian kerja	Pekerja tetap (semakin) terancam kepestian kerjanya
Hak berorganisasi	Perlindungan terhadap kebebasan berserikat	Maraknya pemberangusan hak berserikat
Jaminan sosial	Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan.	Pekerja: Tetap tidak terjadi peningkatan. Kontrak/outsourcing semakin tertutup aksesnya
Keamanan kerja	Meningkat	Ancaman premanisme dalam setiap kasus perburuhan semakin tinggi

Sumber: catatan investigasi SPIS 2007

Kesimpulan:

Merujuk pada fakta dilapangan, kebijakan fleksibilisasi pasar kerja yang dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran dan memindahkan pekerja sektor informal kedalam sektor formal ternyata tidak memenuhi harapan. Kondisi kerja yang dialami oleh pekerja kontrak dan outsourcing hampir tidak berbeda dengan kondisi kerja pekerja sektor informal, bahkan beberapa aspek masih lebih baik pekerja sektor informal. Yang membedakan keduanya, kalau pekerja kontrak keberadaannya di dalam sistim produksi formal yang terkait erat dengan kebijakan ekonomi formal; pekerja formal di dalam sistim produksi informal yang tidak diperhitungkan keberadaannya dari sisi kebijakan ekonomi formal.

Dengan demikian secara subtansial yang terjadi dalam era kebijakan fleksibilisasi pasar kerja ini adalah, bukan formalisasi sektor informal malah sebaliknya yang terjadi adalah proses informalisasi sektor formal. Pekerja kontrak/outsourcing adalah pekerja informal di dalam sektor formal. Kenyataan ini tentu memprihatinkan, kebijakan yang dimaksudkan mempunyai dampak positif bagi sektor tenaga kerja tetapi justru menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dari sebelumnya.

Peran pemerintah yang cendrung dihilangkan dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel harus dikembalikan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi prasayarat yang tidak boleh ditinggalkan disamping menyediakan aparat yang dapat bekerja secara profesioanl dan efektif dalam menghadapi maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha, khususnya mengenai praktek sistim kerja kontrak dan outsourcing.

Jakarta, 03 Maret 2008

Rujukan:

Aliansi Serikat Buruh dan FPBN wil. Barat, Buruh & bayang-bayang regim fleksibilitas, (kertas posisi) seminar nasional “Fleksibilitas solusi bagi siapa”? JMC, 15 Desember 2004.
Aliansi Serikat Buruh dan FPBN wil. Barat, Ketika Buruh Nombok Biaya hidupnya, (kertas posisi)Januari 2006
Bappenas, 2004. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009
Badan Pusat Statistika, Berita Resmi Statistik No. 14/IX/1 Maret 2006
Badan Pusat Statistika, Statistika Angkatan Kerja, 2007
B. Suprobo, Tara., U. Tarigan, Ingan. dan Weiss, Daniel. 2007. Sektor Informal di Indonesia Dan Jaminan Sosial, Laporan Teknis untuk Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU tentang SJSN.
E. Prabowo, Hemas. dan Hamzirwan, Jangan Tunggu Keringat Pekerja Kering . ., Kompas, 11 Desember 2007
Perkumpulan Prakarsa, Fleksibilkitas Pasar Kerja Dan Tanggung Jawab Negara, draf kertas posisi disampaikan dalam diskusi 1 Mei 2007
Racman, H. Hasanuddin. Rencana Revisi UU 13/2003- Ketenagakerjaan Dan Harapan Dunia Usaha, Bahan Presentasi disampaikan pada Diaolg DPN Apindo dengan UGM, 5 Mei 2006
Tambusai, Muzni. Pelaksanaan Outsourcing Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan, 2004

SEKTOR INFORMAL : KATUP PENGAMAN DAN SANG PENYELAMAT YANG TERABAIKAN

2008-09-05T19:04:00.000-07:00

Dimuat dalam jurnal FPBN edisi 8, Sept 07 - Maret 08

SEKTOR INFORMAL :

KATUP PENGAMAN DAN SANG PENYELAMAT YANG TERABAIKAN

Oleh: Hesti R.Wijaya

Koordinator Pekerja Rumahan Asia Tenggara, Mengajar di Universitas Brawijaya – Malang

Sektor informal meliputi bidang kegiatan yang bervariasi. Pekerjanya menghasillkan beragam barang dan jasa. Yang diketahui umum adalah mereka rawan penggusuran, obyek pengejaran SATPOL dan TIBUM, yang menjalankan tugas menegakkan aturan bagi mereka. Sering pula mereka dianggap sebagai biang kemacetan lalu-lintas, dan pencemar lingkungan. Namun bila dicermati mendalam, ternyata banyak hal menarik. Bahwa produknya ternyata dipasarkan tidak saja di dalam negeri, namun juga ke luar negeri. Rasanya banyak yang menyadari bahwa sektor informal pernah menunjukkan peran penting sebagai penyerap tenaga kerja PHK besar-besaran di masa krisis ekonomi. Istilah ditebar bahwa pekerja informal mampu melewati krisis. Bagi eks pekerja formal secara pribadi, dan bagi negara, sektor ini berfungsi sebagai katup pengaman, penyelamat dari bahaya pengangguran. Semegah itukah kondisinya sekarang?

Mengenal pekerja informal: Siapakah pekerja Sektor Informal?

Istilah Sektor Informal mulai dikenal dunia di awal tahun 1970’an dari suatu penelitian ILO di Ghana, Afrika. Sejak saat itu berbagai definisi dan pengertian dibuat orang. Pengertian yang populer dari pekerjaan informal pada awalnya adalah sederhana, yakni suatu pekerjaan yang sangat mudah dimasuki, sejak skala tanpa melamar, tanpa ijin, tanpa kontrak, tanpa formalitas apapun, menggunakan sumberdaya lokal, baik sebagai buruh ataupun usaha milik sendiri yang dikelola dan dikerjakan sendiri, ukuran mikro, teknologi seadanya, hingga yang padat karya, teknologi adaptatip, dengan modal lumayan dan bangunan secukupnya. Mereka tidak terorganisir, dan tak terlindungi hukum.

Sektor ini susah dimengerti. Pada akhirnya dapat diklasifikasi 3 kelompok pekerja informal, ke dalam: 1. Pengusaha (pemilik usaha informal dan Pemilik sekaligus operator dari pengusaha mandiri); 2. Pekerja mandiri (kepala dari bisnis keluarga, orang yang mempekerjakan diri sendiri, tenaga kerja keluarga tak di bayar), dan 3. Buruh upahan (pekerja dari perusahaan informal; Pekerja kasuaL, pekerja rumahan, pembantu rumah tangga, pekerja paruh waktu atau pekerja kadang-kadang, pekerja tak terdaftar)

Dari segi umur, serapan tenaga sektor informal sangat fleksibel. Pekerjaan ini tak mengenal usia. Di satu sisi, anak-anak belum usia sekolahpun sebagai tenaga kerja anak telah bekerja. Di sisi lain orang tua renta berbau tanahpun masih bekerja mencari nafkah di sektor ini. Jenis kelamin tidak menjadi batasan. Baik laki-laki maupun perempuan bisa terjun bebas di dalamnya. Bahkan sekalipun ideologi jender mendomestikasi isteri, perempuan-perempuan masih bisa berkiat, bekerja mengais rejeki mencari nafkah dengan menggunakan rumah sendiri sebagai tempat kerja, baik sebagai buruh maupun sebagai pengusaha.

Lokasi kerjanya fleksibel tergantung jenis pekerjaannya. Ada yang tersembunyi di rumah-rumah atau bangunan khusus untuk bekerja, ada pula yang berada di ruang publik. Tanpa batas-batas ruang, dengan mudah orang awam melihat mereka bekerja dalam beragam sektor pembangunan di negara kita. Juga pada semua golongan industri baik industri primer, sekunder maupun tersier. Dalam industri primer misalnya, di sektor pertanian hampir semua petani baik pemilik, penyewa dan penggarap, dan buruh tani adalah pekerja informal, sementara dalam sektor pertambangan dapat disebutkan antara lain pendulang emas, intan, penambang minyak bumi. Dalam industri sekunder, amat banyak untuk disebutkan industri manufaktur yang tergolong informal. Sebagai contoh adalah industri garmen yang melibatkan sistim produksi pekerja rumahan. Juga industri pangan/makanan yang banyak melibatkan perempuan berkaitan peran jender perempuan untuk memasak. Industri kerajinan tangan dan seni, barang-barang budaya, souvenir, perhiasan, asesori, barang-barang keperluan rumah-tangga sejak ruang tamu hingga dapur, umumnya di produksi pekerja informal. Di sektor kelautan/perikanan, seperti dimuat beberapa waktu yang lampau, produksi jarring-jaring kerang dibuat oleh para buruh rumahan .

Pekerja informal dalam industri tersier juga ada di mana-mana. Di arena perdagangan, pedagang amat banyak variasinya. Pedagang yang, dapat menggerakkan dagangannya berpindah tempat secara instan dapat dipastikan informal, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling. Penjaja jasa seperti tengkulak dan makelar termasuk pekerja informal. Dalam pada itu, pedagang yang menetap pun seperti warung tegal tergolong dalam sektor ini. Dalam arena perhubungan, kita kenal ojek, tukang becak, sopir angkot, perahu tambangan, taksi gelap misalnya. Yang sangat luas ialah sektor jasa, seperti buruh cuci di rumah, pemulung, pengamen, pekerja seks komersial, pengetik, pengasuh anak, penggunaan komputer, distribusi surat dan selebaran-selebaran. Juga, tak kurang dalam sektor finansial sekalipun. Lintah darat atau pemberi pinjaman uang telah kita kenal sejak dahulu kala. Di masa kini, institusi keuangan seperti akuntan menggunakan tenaga informal. Sangat popular juga adalah penukar uang atau money changer yang bisa kita jumpai bahkan di pelabuhan-pelabuhan internasional. Dapat disimpulkan bahwa sektor ini benar-benar dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam berbagai jenis. Kemampuan penciptaan kerja juga meringankan beban pihak-pihak pemberi kerja.

Peran sektor informal

Ketika Pemerintah maupun swasta tidak mampu menyediakan lapangan kerja formal dengan norma ketenagakerjaan standar, keberadaan sektor informal sungguh merupakan katup pengaman yang patut disyukuri dalam mengatasi pengangguran. Kedamaian dan kesejahteraanpun tercipta ketika perut terisi dan kebutuhan hidup dan keluarga tercukupi. Kriminalitas tentu dapat di tekan. Pada masa krisis mulai tahun 1997 yang hingga kini belum pulih, peran sektor informal sebagai katup pengaman, harus diakui besar peranannya dalam penyelamatan ekonomi yang terpuruk paling bawah diantara sesama negara tetangga. Segar dalam ingatan ketika pekerja-pekerja formal terPHK dalam jumlah yang fantastis, berduyun-duyun mereka berpindah memasuki sektor informal untuk bertahan hidup. Tak kurang karena didorong perusahaannya.

Kapasitas sektor informal menyediakan lapangan kerja luar biasa. Dari jumlah pekerja informal itu sendiri, kita hanya bisa memperkirakan bahwa jumlah mereka berlipat kali pekerja formal. Tidak ada data yang akurat tentang berapa sesungguhnya jumlah orang yang bekerja di dalam kapling ekonomi informal ini. Hingga sekarang BPS belum pernah mengumpulkan data spesifik tentang sektor informal dalam variable khusus. Data yang di ketengahkan oleh orang-orang yang berkepentingan tentang sektor informal diperoleh berdasarkan logika melalui pilihan dari komponen Status Pekerjaan, yang berupa penjumlahan dari Tenaga Kerja tak Dibayar dan Pengusaha tanpa Buruh. Ketepatan angka ini tidak akurat, karena diantara tenaga kerja yang dibayar maupun pengusaha dengan buruh ada pula yang tergolong informal. Tak kurang dari ILO memperkirakan jumlah tenaga kerja yang mencari nafkah untuk menyambung hidupnya dalam arena ekonomi informal mencapai besaran dua-pertiga jumlah angkatan kerja. Kaum perempuan terus terkonsentrasi dalam kegiatan informal ini. Ditaksir jumlah mereka 70% dari total angkatan kerja perempuan. Dari soal ketersediaan data tentang keberadaan pekerja informal saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor ini belum mendapat perhatian. Jumlah ini terus bertambah, taruhlah dari observasi-observasi yang menunjukkan bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) semakin mengarah pada informalitas. Sudah saatnya Pemerintah mengalokasikan budget tambahan agar angka statistik dipunyai. Lebih-lebih bagi solusi masalah berikut ini.

Keberadaan pekerja informal

Dari aspek produksi mereka kekurangan modal, teknologi maupun pendidikan, disertai sumberdaya yang terbatas. Hygiene dan sanitasi adalah masalah keseharian. Hak-hak sebagai buruh terbatas. Bagi yang terikat dalam hubungan buruh majikan, upah sangat rendah, dalan skala 20% - 70% UMR Jam kerjanya diatas jam kerja standar, tanpa uang lembur. Tak ada jaminan sosial, tak ada bonus, promosi kerja.

Dari aspek organisasi, pekerja informal tergolong tak terorganisir. Kalaupun ada sangat terbatas dalam kelompok-kelompok pada lokalita sempit. Kebanyakan mereka bekerja terisolasi. Karena jam kerjanya amat panjang, tak ada waktu luang untuk berorganisasi. Yang menyedihkan adalah karakteristik yang bermuara pada apa yang disebut kemiskinan. Tentunya data kemiskinan di kalangan mereka ini yang spesifik harus bisa diidentifikasi. Kita hanya bisa mengamati bahwa kemiskinan menganga didepan pekerja informal dan keluarganya, akibat pendapatan keci dari pekerja informal mandiri ataupun upah buruh yang sedikit. Pendapatan serta produktivitas yang rendah berhubungan erat dengan modal yang kecil. Sebagai pekerja, merekapun tidak memperoleh perlindungan sosial. Karenanya, masalah kesehatan akibat kerja misalnya menjadi tanggungan pribadi. Mereka banyak yang menyebut diri “orang susah.”

Meskipun telah diundangkan sejak Indonesia merdeka (lebih 60 tahun), perlindungan sosial belum pernah menjangkau mereka. Perkembangan terjadi pada tengah tahun pertama di awal millennium ke 3. Logikanya karena definisi pekerja rumahan tercakup dalam UU Ketenagakerjaan no. 13/2003, untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi rupanya hukum belum berhasil ditegakkan walaupun 5 tahun sudah silam sejak UU itu diundangkan. Bagi pekerja mandiri harapan jaminan sosial dengan bisa diperoleh dari UU SJSN No.40/2004. Namun karena belum terbentuknya sistim, mahalnya biaya asuransi yang harus relatip dibandingkan dengan pendapatan mereka, akses masih merupakan impian.

Nampaknya keberadaan pekerja informal belum berbeda dengan saat ditemukan ILO di awal tahun 70an sebagai: ”pekerja miskin, yang bekerja keras, namun tak dikenal, tak tercatat, tak terlindungi dan tak teregulasi oleh pejabat publik”. Sebagai pekerja mereka belum terorganisir untuk representasi yang efektip, sehingga belum ber suara agar dikenal, diperhatikanl dan dilindungi. Merekapun belum mendapatkan akses pada, dan memperoleh manfaat dari, infrastruktur publik . Mereka menggantungkan diri pada informasi informal pula untuk, kredt, pelatihan mapun “jaminan sosial”. Mereka sering menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan penguasa/petugas publik. Kontribusi mereka pada masyarakat sering tak diakui. Perjuangan pekerja informal? Masih jauh ……

Riset dan Konsientisasi: Pendekatan Freirean dalam Konteks Perburuhan

2008-03-30T11:16:00.000-07:00

Riset dan Konsientisasi:

Pendekatan Freirean dalam Konteks Perburuhan

Oleh M. Sumartono

Aktivis Perburuhan, Bekerja di SPIS Jakarta

Pengantar

Catatan pendek ini berawal dari pengalaman bahwa semakin banyak serikat-serikat buruh yang meminati riset sebagai bagian dari kerja-kerja mereka. Kenyataan tersebut amat berbeda bila dibandingkan dengan kurun waktu 10 tahun lalu yang menunjukkan bahwa studi-studi sistematis mengenai perburuhan masih didominasi oleh kalangan akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga studi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, kencenderungan itu sudah mulai bergeser, bahwa buruh atau serikat buruh bukan lagi menjadi bahan studi, melainkan mulai menjadi pelaku studi itu sendiri. Dengan kata lain, persoalan perburuhan tidak hanya dilihat dari kaca mata pihak luar, melainkan juga dari perspektif buruh sendiri.

Tulisan pendek ini semata-mata hendak mencoba merefleksikan atas pengalaman yang kiranya cukup menggembirakan belakangan ini yakni keterlibatan serikat buruh dalam melakukan berbagai riset untuk kepentingan mereka sendiri. Refleksi ini berawal dari sebuah pertanyaan: sejauh mana manfaat pandangan dari dalam dan dari luar, untuk konteks riset masalah perburuhan dewasa ini?

Titik tolak dan beberapa pandangan

Refleksi pendek ini hendak menggunakan pendekatan Freirean sebagai acuan. Pendekatan Freirean merupakan sebuah istilah untuk menyebut aliran pemikiran yang acuan utamanya berasal dari Paulo Freire yang sudah dikenal luas sebagai seorang pendidik revolusioner dari Brazil. Freire yang meninggal 2 Mei 1997 lalu pada usia 75 tahun, bukan saja telah melahirkan sebuah sistem pemikiran, teoritisi sosial dan pendidikan, tetapi juga telah menjadi ikon pembebasan dan gerakan sosial kaum miskin di muka bumi ini. Hampir dipastikan bahwa para aktivis gerakan sosial mengenal dia berikut pemikirannya. Sekedar menyederhanakan saja, beberapa kata kunci yang kurang lebih dapat merangkum pemikiran Freire seperti konsientisasi, humanisasi, pendidikan kritis, praksis, revolusi kebudayaan, budaya bisu dan masih banyak lagi. Cakupan pemikiran Freire sedemikian luas dan apabila diurai akan menempati ruang-ruang filsafat (manusia & epistemology), psikologi bahasa, metode pendidikan, sosiologi pengetahuan dan politik pembebasan. Pemikiran Freire secara historis amat dipengaruhi oleh eksistensialisme Prancis, psikoanalisa Fromm, fenomenologi Huserl, Marxisme, teori kritis dan katolisisme (Collins, 1987). Kekayaan pemikiran Freire bukan saja campuran dari berbagai aliran pemikiran yang secara teoritis berkembang pada jamannya, tetapi lebih-lebih oleh kenyataan historis yang mendera Brazil di mana Freire menjadi bagian dari kenyataan tersebut. Ia melahirkan teori tidak hanya dari kontemplasi sepi di balik meja, tetapi juga dari keterlibatan konkrit pemberantasan buta huruf bagi kaum miskin di Brazil. Dalam konteks tulisan pendek ini, tidak semua pemikiran Freire diurai, tetapi hanya soal konsientisasi yang kiranya relevan sebagai kerangka refleksi untuk melihat riset perburuhan. Oleh karena itu, pendekatan Freirean merujuk pada penggunakan sebagian pemikiran Freire sebagai kerangka analisis dan refleksi dalam kaitannya dengan riset perburuhan.

Konsientisasi merupakan istilah khas yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Freire sendiri. Menurut Freire, konsientisasi adalah sebuah proses dialektis di mana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya. Proses dialektis yang dimaksud adalah aksi-refleksi-aksi yang kemudian menjadi kesatuan praksis. Konsep ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa realitas (social) yang ada, secara historis bukan sesuatu yang jatuh dari langit (give) tetapi dibentuk (constructe) oleh manusia. Asumsi ini hampir sama dengan pandangan sosiolog Amerika Peter L. Berger yang memandang bahwa eksistensialitas manusia dalam masyarakat itu terjadi melalui proses dialektis yakni eksternalisasi, objectivasi dan internalisasi (Berger. 1982).

Riset merupakan upaya sistematis dan ilmiah dalam menangkap, mengurai dan menjelaskan realitas sosial-masyarakat dengan menggunakan metodologi dan ukuran-ukuran tertentu. Oleh karena itu, riset selalu berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah aktivitas subyektif manusia yang berkaitan dengan usaha kognitif untuk “mengetahui” suatu objek yang berada di luar dirinya yakni kenyataan atau realitas. Jadi, pengetahuan adalah khas hanya dimiliki manusia karena memiliki akal budi, bahasa dan organ inderawi. Secara epistemologis, ilmu pengetahuan hanyalah salah satu jenis pengetahuan manusia. Riset adalah salah satu upaya manusia untuk menguji pengetahuan dan mereproduksi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu proses riset secara subyektif merupakan pengembaraan dan secara obyektif penjelajahan ilmu pengetahuan manusia. Sederhananya, pengetahuan kita tentang itik tidak hanya sebatas binatang berkaki dua, tetapi melalui riset akan diperoleh pengetahun semakin utuh. Keutuhan pengetahuan tentang kita tentang itik akan lebih luas seperti: struktur tubuh, cara berkembang biak, cara hidup, cara merawat anak itik, makanan yang dimakan dst.

Riset sosial mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik dari sisi epistemologi maupun metodologinya. Pada umumnya riset sosial dalam kaitanya sebagai bagian dari ilmu sosial berfungsi sebagai legitimasi sosial, rekayasa sosial dan kritik sosial (Kleden, 1984). Fungsi legitimasi sosial menempatkan ilmu sosial sebagai medium pengurai, penjelas dan pemberi argument atas kenyataan sosial yang berlangsung. Rekayasa sosial adalah peran ilmus sosial sebagai pemandu praktis dan normative untuk upaya transformasi sosial masyarakat situasi yang lebih baik. Sedangkan fungsi kritik sosial menempatkan ilmu sosial sebagai kontrol atas gejala sosial yang terjadi atas dasar prinsip-prinsip normatif, keberlangsungan hidup bersama dalam konteks kultural tertentu. Dalam konteks ini, persoalan perburuhan merupakan salah satu kenyataan sosial-historis yang selalu menantang hingga hari ini. Dari sisi proses dan hasilnya, riset merupakan elemen fundamental dari ketiga fungsi tersebut.

Mengapa persoalan perburuhan? Masalah perburuhan merupakan masalah yang sepanjang sejarah sedemikian dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu. Buruh sebagai entitas sosial, bukan saja menjadi kerumunan kelas tetapi juga menjadi kekuatan politik dalam sejarah. Buruh sebagai realitas sosial dapat diteropong dari berbagai sisi ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, politik, hukum dan antropologi. Pokok soal dari masalah perburuhan adalah bahwa buruh merupakan manusia-manusia konkrit yang hidup dalam ruang dan waktu. Mereka bukan sekedar kawanan atau kerumunan. Sisi kemanusian buruh terletak pada atribut inderawi yang melekat padanya seperti rasa takut, cemas, gembira, marah, motivasi, cita-cita, harapan, cara pandang, cara berkomunikasi, berorganisasi dan seterusnya. Dalam konteks eksistensialitasnya, kenyataan sosial buruh amat berkaitan langsung dengan eksistensi lainnya seperti alat kerja, pabrik, pengusaha, pemerintah, konsumen produknya, lingkungan sekitar, keluarga atau kerabatnya, tempat tinggalnya dan sebagainya. Dengan kata lain, hidup-matinya buruh sangat tergantung pada faktor-faktor lain di luar dirinya. Sebagai contoh, besaran pendapatan yang diterima seorang buruh ditentukan dari balik meja gubernur yang menerbitkan surat keputusan upah minimum. Jenis makanan yang dimakan dan berapa lama bekerja ribuan buruh pabrik sepatu Nike di Tangerang secara tidak langsung ditentukan oleh keputusan seorang Phil Knight, bos Nike di Beverton, markas besar perusahaannya. Dengan kata lain, apapun kondisinya kehidupan buruh amat ditentukan oleh relasi kekuasaan, entah modal entah politik dan perkawinan keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak seluruh buruh memahami kondisi mereka sendiri yang sebenarnya, penyebab dan akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah yang dalam terminologi Freire disebut budaya bisu (culture of silence) yang terjadi di kalangan buruh (Freire, 1985).

Dalam konteks persoalan perburuhan yang terjadi akhir-akhir ini, pertanyaan yang segera muncul adalah apa arti penting riset dan konsientisasi bagi gerakan buruh ke depan? Masih relevankah pendekatan Freire digunakan untuk meneropong kondisi perburuhan yang terjadi di Indonesia

Titik tolak epistemologi dalam riset: Habermas dan Freire

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kegiatan riset selalu berkaitan dengan pengetahuan, dari yang paling konkrit hingga yang abstrak; dari yang kasat mata hingga yang tersembunyi. Pengetahuan adalah sebuah entitas yang selalu melibatkan unsur subyektifitas manusia yang “mengetahui” dan unsur obyek yang “diketahui”. Epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan adalah ilmu yang berkutat pada soal kebenaran, validitas, pendekatan, metode, fungsi maupun sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan manusia. Epistemologi akan mempertanyakan soal-soal tersebut den mencoba mencari jawabannya. Contoh sederhana: apakah pengetahuan itu bersifat subyektif atau obyektif? Bagaimana diketahui bahwa seseorang itu “mengetahui” sesuatu? (Sudarminta, 2001). Sebagai sebuah disiplin ilmu filsafat, epistemologi memiliki beberapa pendekatan dan aliran. Misalnya, epistemologi klasik yang ditemukan sejak jaman filsuf-filsuf Yunani dan epistemologi modern sejak abad pertengahan. Banyak ahli menengarai bahwa aliran klasik lebih menempatkan individualitas pengetahuan, sedang aliran modern mencoba menempatkan kolektivitas. Oleh karena itu, mulai tahun 70-an mulai diperdebatkan soal epistemologi sosial yang mencoba mempelajari soal dimensi sosial atas pengetahuan dan informasi. Tesis utama dari epistemologi sosial adalah bahwa setiap pengetahuan atau ilmu pengetahuan lahir dari sebuah konteks sosial tertentu. Hampir sama dengan sosiologi pengetahuan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sistem pemikiran sangat dipengaruhi dan terbentuk oleh situasi masyarakat tertentu. Setiap sistem pemikiran dan ilmu pengetahuan yang dilahirkan selalu menjadi bagian dari sistem pemikiran yang sudah ada dan turut membentuk konteks masyarakat yang melahirkannya. Titik temu dari epistemologi sosial dan sosiologi pengetahuan terletak pada karakter kolektivitas pemikiran maupun pengetahuan dalam sejarah (Mannhein, 1991)

Dalam ruang yang terbatas ini, saya tidak akan mengurai penjang lebar soal epistemologi, melainkan hendak memperkenalkan beberapa pemikiran epistemologis dari beberapa tokoh yang kiranya relevan dengan tema ini. Fokus yang hendak dibahas dalam refleksi ini lebih pada beberapa pendasaran epistemologis mengenai riset dan konsientisasi, khususnya untuk melihat fakta sosial buruh. Tesis utama yang saya ajukan soal riset dan konsientisasi dalam melihat kondisi buruh adalah; pertama, riset dilihat sebagai salah satu instrument untuk meneropong persoalan perburuhan secara benar, menyeluruh, terpercaya dan bertanggung jawab, secara metodologis perlunya melibatkan buruh sebagai pelaku riset itu sendiri. Kedua, bahwa dalam konteks perburuhan, riset bukan saja sebagai aktifitas akademis tetapi juga sebagai bagian dari upaya pengorganisasian, penyadaran dan perubahan kondisi agar menjadi lebih baik. Ketiga, menempatkan buruh sebagai pelaku utama dan memiliki kontribusi yang signifikan terharap perubahan yang dicita-citakan.

Riset dan konsientisasi bukanlah isu yang sama sekali baru, bahkan sudah ada sejak abad 19 lalu di mana Marxisme dan turunannya mendapatkan tempat istimewa dalam gerakan sosial dan pemikiran pada waktu itu. Isu ini sengaja saya munculkan untuk mengingatkan kembali dalam konteks kekinian. Sebagai titik tolak refleksi, saya mencoba mengacu pada beberapa pemikir yakni Habermas dan Freire.

Jurgen Habermas adalah salah seorang generasi pembaharu Teori Kritis mazhab Frankfurt yang bukan saja mengatasi kebuntuan teoritis pendahulunya, tetapi juga berhasil menyegarkan kembali program teori kritisnya. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengatahuan, ia merefleksikan dan menawarkan pemikiran tentang epistemologi. Apa yang ia tawarkan adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan selalu diletakkan dalam konteks perkembangan masyarakat. Di balik perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat ideologi yang menyertainya.

Pertama, ilmu pengetahuan instrumental (instrumental knowledge). Dalam konteks ini, Habermas hendak memperlihatkan bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan akan membawa kepentingan ideologis tertentu yakni kepentingan penguasaan. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ilmu alam dan teknologi adalah gambaran nyata dari proses tersebut. Perkembangan teknologi bukan saja memudahkan hidup manusia dalam banyak hal tetapi sekaligus memerangkapkan manusia ke dalamnya. Manusia kemudian menempatkan ilmu dan teknologi sebagai alat untuk penguasaan dan eksploitasi. Demikian halnya dalam ilmu-ilmu sosial juga tidak lolos dari perangkap ini. Sebagai contoh, ilmu-ilmu sosial yang melihat bangsa-bangsa primitif dipakai untuk kepentingan kolonisasi dan seterusnya.

Kedua, ilmu pengetahuan hermeneutic (hermeneutic knowledge). Ilmu pengetahuan hermeneutic adalah pandangan yang menempatkan ilmu sebagai alat untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Ia bertitik tolak dari perkembangan ilmu-ilmu positif sebagai alat untuk meneropong kenyataan dengan pendekatan, obyek dan metode yang spesifik. Dalam konteks ini, Habermas mencoba memperlihatkan soal netralitas dan kebebasnilaian ilmu atas obyek yang diamatinya. Dengan kata lain, Habermas juga ingin memperlihatkan soal ketidakberpihakan ilmu terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks sejarah tertentu. Dalam konteks ilmu sosial, ia juga mengkritik atas penggunaan pendekatan ilmu-ilmu alam (positivisme) untuk melihat persoalan masyarakat.

Ketiga, ilmu pengetahuan emansipatoris (emancipatory knowledge). Dalam konteks ini, Habermas menawarkan sebuah harapan tentang kebuntuan dan frustasi yang dialami atas perkembangan ilmu sosial pada waktu itu. Di tangan Habermas, ilmu sosial kini mendapatkan jalan terang dari rasa kebuntuan. Menurut Habermas, problem kebenaran pada ilmu sosial bukan terletak pada kepastian, tetapi pada kesepakatan yang dicapai melalui diskursus. Oleh karena itu, riset-riset yang dilakukan untuk pengembangan ilmu sosial bukanlah sebuah aktivitas yang sepi dan tersembunyi, melainkan suatu tindakan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Pada dasarnya, perkembangan maupun fungsi ilmu pengetahuan membutuhkan ruang public bersama yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi.

Dari uraian tersebut, Habermas bukan saja menawarkan pokok-pokok epistemologi, tetapi juga persoalan etis, bagaimana ilmu pengetahuan sendiri digunakan dan berperan dalam konteks perkembangan manusia dan masyarakat.

Selain Habermas, tokoh pemikir yang akan menjadi acuan refleksi adalah Paulo Freire sendiri yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini. Pemikiran Freire tentang epistemologi meliputi soal apa itu realitas, manusia sebagai subyek yang mengetahui dan metodologinya. Berikut uraian masing-masing:

Realitas dan humanisme dalam epistemologi Freire

Bagi Freire, keberadaan manusia tidak mungkin terlepas dari dunia di mana manusia hidup. Oleh karena itu, kaitannya dengan dunia, manusia memiliki orientasi melalui bahasa dan pemikiran bukan sekedar berada di dunia, melainkan juga mampu untuk menamainya. Freire menempatkan realitas sebagai bagian dari kesadaran dan ketaksadaran manusia. Pertama, realitas dialami oleh manusia sebagai sebuah proses. Realitas adalah pengalaman manusia yang menyejarah yakni berproses dalam ruang dan waktu. Kedua, pemahaman manusia tidak akan pernah lepas dari keterkaitan intrinsiknya dengan dunia melalui pemikiran dan bahasa. Manusia mengenal dunia realis melalui olah pikir dan dengan bahasa, manusia mampu mendefinisikan realitas. Ketiga, manusia berbeda dengan hewan dan mahluk lain. Manusia bersifat historis dan hewan a-historis. Historisitas manusia terletak pada kesanggupan manusia mengatasi ruang dan waktu masa lampau, kini dan masa depan. Eksistensialitas manusia ada bagi yang lain, sementara hewan hanya bagi dirinya. Hal mendasar perbedaan manusia dengan hewan selain sifat historisitasnya adalah bahwa manusia tahu bila dirinya berbeda dengan hewan. Manusia mampu merefleksikan pengalaman dirinya sebagai bagian dari kesanggupannya untuk mengubah realitas, lebih spesifik realitas ketertindasannya. Keempat, tugas eksistensialitas manusia adalah praksis. Praksis adalah kesatuan dialektis antara aksi dan refleksi yang menurut Freire hanya dapat dilakukan oleh manusia. Melalui praksislah manusia memaknai dunia dan budayanya. Praksis utama manusia adalah humanisasi yakni perjuangan terus menerus manusia agar menjadi lebih manusiawi oleh karena adanya proses dehumanisasi. Kelima, kesejarahan manusia tidak pernah tuntas. Ketidaktuntasan (unfinished) tersebut terletak pada karakteristik manusia yang bukan saja sebagai mahluk “mengada” tetapi juga “menjadi”. Jadi kesadaran manusia atas realis dunia kulturalnya bukanlah sesuatu yang sudah ada (give), melainkan terbentuk (constructed). Keenam, setiap manusia manusia memiliki panggilan ontologis yakni menjadi subyek dan memaknai dunia. Menjadi subyek karena manusia memiliki kesanggupan untuk merefleksikan pengalamannya, mampu menyadari realitas diri dan dunianya serta selalu dalam proses menjadi. Memaknai dunia berarti kesanggupan manusia untuk mencipta dan mentrasformasi sejarah menuju situasi yang lebih humanis. Ketujuh, berpikir dan mengetahui tidak terbebaskan dari sejarah dan kebudayaan. Karena realitas adalah sebuah proses, berpikir dan mengetahui juga tidak pernah selesai. Berpikir dan berbahasa merupakan proses untuk menciptakan pengetahuan. Bahasa merupakan mediasi antara realis dengan subyek yang mengetahui. Kedelapan, subyektivitas dan obyektivitas tidak dapat dipisahkan di dalam proses memahami. Kesadaran subyek yang benar adalah kesadaran yang mencerminkan realitas. Kesembilan, memahami dan menciptakan pengetahuan merupakan sebuah aktivitas sosial. Bagi Freire, bahwa “saya berpikir” adalah bagian dari “kita berpikir”. Jadi pengetahuan dan upaya memahami memiliki karakter kolektif dan kesadaran terbangun melalui kolektivitas tersebut.

Dari luar dan dari dalam: memadukan pendekatan riset

Bila merunut pada pemikiran baik Habermas maupun Freire, dapat ditemukan bahwa keduanya hendak meletakkan manusia sebagai subyek atas realitas yang ada di luar dirinya. Dari dua pemikir tersebut, kita dapat menemukan ilham yakni pendasaran filosofis berkaitan dengan penelitian dan sekaligus memanusiakan, terutama bagi yang miskin dan lemah. Berkat insight dari kedua pemikir tersebut, secara metodologis berkembang model-model riset yang dikombinasi dengan model pemberdayaan kaum lemah. Maka muncullah apa yang kini kita kenal dengan beberapa istilah seperti riset partisipatoris, participatory rural appraisal, community mapping, teater rakyat dan sebagainya. Model riset partisipatoris semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Robert Chambers dan Rajesh Tandon yang mengadopsi pemikiran Freire ke dalam metodologi riset sebagai cara memberdayakan masyarakat miskin.

Landasan filosofis dan metodologis pemikiran Habermas dan Freire, kiranya masih relevan bilamana diletakkan dalam upaya untuk melihat lebih dekat persoalan perburuhan yang makin hari makin kompleks. Kompleksitas persoalan perburuhan bukan hanya datang dari faktor eksternal yang langsung dan tidak langsung menentukan hidup-matinya, tetapi juga kondisi internal buruh sendiri dari sisi personal maupun organisasional. Bila diurai secara abstrak, kenyataan dan fenomena buruh dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, secara kultural merka berasal dari berbagai latar belakang daerah, etnis, agama dan budaya. Suasana psikologis dan identitas dirinya juga turut dibentuk oleh ritme kerja teknis dan relasi kekuasaan dalam proses produksi serta kondisi luar pabrik yang penuh paradoksal. Kedua, secara ekonomis, buruh menjadi sebuah kekuatan produksi yang menghidupi industrialisasi yang keberlanjutannya berada di tangan modal, regulasi dan pasar. Ketiga, secara sosial buruh menjadi sebuah kelas yang belum selesai mendefinisikan diri dan orientasinya. Keempat, secara struktural politis, buruh masih belum beres membentuk medium perjuangannya dan belum tuntas merumuskan peran politisnya demi sebuah cita-cita kesejahteran dan keadilan industrial. Pada intinya persoalan buruh adalah sebuah rimba belantara yang belum seluruhnya dihinggapi oleh para musafir akademis maupun aktivis.

Merenungi kondisi perburuhan yang sedemikian kompleks, kiranya upaya memotretnya membutuhkan berbagai pendekatan baik secara teoritis maupun metodologis. Secara teoritis membutuhkan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Secara metodologis, perlunya pendekatan dari dalam (emi) dan dari luar (eti) dalam melihat fenomena sosial buruh. Pendekatan dari dalam, hendak meneropong realitas buruh menurut cara pandang buruh dalam melihat dirinya. Sedangkan pendekatan dari luar hendak menempatkan cara pandang pihak luar dalam melihat buruh. Keduanya sama-sama penting dalam rangka menempatkan buruh sebagai subyek transformasi.

Dalam konteks riset perburuhan, secara teknis metodologis terdapat seperangkat pendekatan yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi buruh di Indonesia. Upaya-upaya tersebut sudah banyak dilakukan, baik oleh kalangan akademisi, NGO maupun aktivis. Upaya yang masih perlu dikembangkan adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin buruh dan organisasi buruh dalam menempatkan riset sebagai habitus gerakan dan perjuangannya. Meskipun bukan sebagai resep baku, pendekatan riset kuantitatif dan kualitatif kiranya dapat dijadikan acuan bagaimana meneliti buruh yang bukan saja dapat mengungkap fenomena, tetapi juga menggerakkan perubahan.

Karakteristik	Pendekatan riset sosial
	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis data	Angka-angka	Kasus-kasus
Metode pengumpulan	Laboratories, simulasi, angket	Wawancara, diskusi terfokus, observasi, refleksi
Responden	Lebih banyak	Lebih spesifik
Ruang lingkup peneltian	Keluasan data	Kedalaman data dan pengalaman
Cara pandang	Rasionalistik	Naturalistik
Proses	Penelusuran dari luar	Penelusuran dari dalam
Kecenderungan analisis	Fungsionalis	Interpretatif
Orientasi hasil	Positivistik	Konstruktivistik-etnografis
Relasi peneliti-responden	Responden sebagai obyek	Responden sebagai subyek
Model komunikasi	Monologis	Dialogal

Diolah dari berbagai sumber

Penutup

Dari berbagai uraian di atas dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kondisi perburuhan adalah realitas sosial yang dinamis dan selalu berubah, sehingga menuntut adanya penyegaran teoritis dan pluralitas metodologis dalam proses memahaminya.

Kedua, secara epistemologis titik temu antara pandangan Habermas dan Freire terletak pada konsep partisipatoris dan komuniksi dialogal dalam memproduksi pengetahuan dan kesadaran. Keduanya sama-sama menempatkan sifat sosial dan kolektivitas lahirnya pengatahuan.

Ketiga, sebagai ranah refleksi, riset dan konsientisasi dalam konteks perburuhan adalah upaya untuk menempatkan kembali buruh sebagai subyek pelaku yang punya hak untuk mengubah dan menciptakan sejarahnya sendiri dalam rangka perubahan yang lebih baik. Riset tetaplah hanya alat yang memerlukan instrumen lain sebagai bagian dari habitus perjuangan yang berkontribusi terhadap perbaikan kondisi.

Pustaka rujukan

Brannen, Julia, Memadu Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Collins, SJ, Denis E, Paulo Freire: His Life, Works and Thought, New York: Paulist Press, 1977.

Freire, Paulo, The Politics of Education: Culture, Power and Liberation, Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, 1985.

_______________, Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Opressed, New York: Continuum, 1995.

Geertz, Clifford, Tafsir Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Hardiman, F. Budi, Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat dan Postmodernisme menurut Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Mannheim, Karl, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan antara Pikiran dan Politik, Yogyakarta: Kanisisus, 1991.

________________________, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Hardono Hadi, P, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Kleden, Ignas, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES, 1987.

Ritzer, George, Postmodern Social Theory, New York: McGrawhill, 1997.

Sudarminta, J, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan, Yogyakarta: Kanisius, 2002

--ms--

National Health Service, Model Negara-Kesejahteraan Inggris

2008-02-26T01:12:00.000-08:00

Dimuat dalam Jurnal FPBN edisi 6

National Health Service,

Model Negara-Kesejahteraan Inggris

Henry Simarmata

“the government…want to ensure that in the future every man, woman, and child can rely on getting…the best medical and other facilities available; that their getting them shall not depend on whether they can for them or any other factor irrelevant to real need”

(National Health Service Whitepaper, 1944)

sekedar pengantar

ASEAN, organisasi negara-bangsa di Asia-Tenggara, januari lalu menyatakan bahwa ASEAN akan dikembangkan dengan rute Uni-Eropa. Meski tentu saja banyak orang yang skeptis, terutama dengan adanya negara yang sampai sekarang tergolong paria, seperti Myanmar/Burma, ada dasar yang kuat mengapa ASEAN ini memang mengambil jalur Uni-Eropa.

Uni-Eropa, ketika dimulai, memang mempunyai latar belakang sejarah yang kurang lebih sama, yaitu sama-sama ‘ancur’ akibat Perang Dunia II. Namun, dalam perkembangan, perbedaan antar-negara amat sangat menyolok, terutama antara negara yang lebih menekankan perluasan ekonomi seperti Inggris, Denmark, Spanyol, dengan negara yang lebih mementingkan sejarah dan kohesi Eropa seperti Perancis dan Jerman. Pertanyaan penting adalah mengapa Uni-Eropa, meski tahun 2006 lalu gagal menyetujui sebuah konstitusi di tingkat Uni-Eropa, tetap dapat bertahan?

Salah satu alasan besarnya adalah bahwa model ekonomi-sosial dalam negeri mereka adalah negara kesejahteraan atau welfare-state.[1] Model ekonomi-sosial ini menjadi semacam pondasi bagi segala bentuk ekonomi lain, seperti perdagangan, pasar keuangan (financial market), ekspor-import dan sebagainya. Jika hari ini Uni-Eropa dapat ‘mengamankan’ warga negara mereka dari ‘amukan globalisasi’, 60% kontribusi itu berasal dari model negara-kesejahteraan yang diterapkan.

Secara sederhana, model ini memadukan kebijakan sosial (terutama ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan) dengan pemajuan partisipasi ekonomi domestik dan internasional.

Yang hendak dibicarakan dalam artikel singkat ini adalah layanan kesehatan (health-service), salah satu pilar penting dalam model negara-kesejahteraan. Inggris, salah satu negara anggota Uni-Eropa, mempunyai model layanan kesehatan yang dikagumi dunia (selain Swedia). Inggris tetap dapat memelihara akses layanan kesehatan bebas biaya, meski mengembangkan ekonomi terbuka yang ‘lebih terbuka’ daripada negara seperti Perancis dan Jerman. Artinya, bertentangan dengan pendapat umum bahwa ekonomi terbuka tidak berarti harus membuat layanan kesehatan menjadi tidak bisa disediakan. Selanjugnya, kita akan lihat beberapa penggambaran berikut:

‘A country fit for heroes’

Dalam Perang Dunia II, sebenarnya Inggris berada pada posisi defensif, karena merupakan satu dari sedikit negara yang dapat bertahan dari ekspansi Nazi-Jerman. Hanya ketika Jepang menyeret Amerika Serikat dalam perang terbuka (akibat serangan ke Pearl Harbour), maka serangan besar-besaran dapat dilakukan pada 6 Juni 1944 (dikenal dengan sebutan Battle of Normandy –bisa dilihat di film Saving Private Ryan atau dalam serial Band of Brothers). Namun, sejak Inggris merespon penyerbuan Polandia dan negara-negara Eropa lain, maka Inggris menyatakan Perang melawan Nazi-Jerman di tahun 1939. Sejak saat itu, korban berjatuhan di pihak Inggris.

Pemerintahan Nasional Bersatu di bawah PM Winston Churchill kemudian menyiapkan kerangka pertahanan bersenjata skala besar. Yang menarik adalah bahwa pada saat yang sama, PM Churchill juga menugaskan sebuah proses penyusunan ‘kebijakan-kesejahteraan’. Tahun 1941-1942, sebuah panitia bekerja untuk kepentingan itu. Panitia ini dipimpin oleh Beveridge, sehingga hasil dari panitia ini disebut dengan Beveridge Plan. Beveridge Plan ini kemudian dituangkan dalam beberapa legislasi-layanan publik:

1944 Butler Act yang mereformasi persekolahan, dan komitmen lapangan kerja penuh (full employment) pada tahun yang sama
The Family Allowance Act of 1945 –Undang-undang Tunjangan Keluarga
The 1946 National Insurance Act –Undang-undang Asuransi Nasional
The 1948 National Health Act –Undang-undang Kesehatan Nasional, ditujukan untuk mencapai tujuan itu, dan ditetapkan pertama kali di tingkat nasional sebagai minimum yang harus dipenuhi di tingkat nasional.

Layanan kesehatan Inggris, yang dinamai National Health Service, ditetapkan dengan National Health Act (1948). Penetapan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk menjadikan Inggris “pantas menerima pahlawan yang baru pulang dari Perang (Perang Dunia II)” atau ‘a country fit for heroes’.

apanya yang gratis,

dan apa yang tidak gratis

Diutarakan di atas bahwa National Health Service (selanjutnya disebut NHS) memberikan layanan secara gratis. Semua jenis layanan kesehatan adalah cuma-cuma, dan tenaga dokter dan medis-pun dibiayai oleh negara. Di setiap dukuh (county) atau di setiap kotapraja (municipalities) pasti ada layanan oleh tenaga medis umum (atau yang disebut General Practitioners) dan dengan fasilitas umum (Primary care). Mungkin ini bisa diumpamakan dengan puskesmas, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak, dan tidak harus berupa klinik.

Namun demikian, sejak awal pendirian NHS, lumayan sulit untuk menjaga keseimbangan pembiayaan kesehatan di Inggris. Selain karena ‘penyakit juga berkembang’, tingkat konsumsi masyarakat pasti akan terus naik dengan adanya layanan yang tersedia (Hukum Gossen?). Salah satu arsitek penting Negara-Kesejahteraan Inggris, Aneurin Bevan, berujar bahwa konsumsi kesehatan adalah faktor yang membuat keseimbangan keuangan negara goyah.

Jadi, yang dilakukan Inggris adalah dengan mengembangkan model asuransi dan pemajuan ekonomi (karena biaya kesehatan adalah hasil dari revenue negara). Pengembangan ini sampai sekarang cukup berhasil.

Perbandingan berikut dipaparkan, semoga dapat menjelaskan:

figur 1. Perbandingan model layanan kesehatan

*Criteria*	*General taxation* *(e.g. UK)*	*Social insurance* *(eg. Germany)*	*Private insurance* *(e.g. USA)*

§ Efisiensi Makro	- Global, anggaran dengan tunai terbatas –kontrol biaya yang kuat	- Sistem yang bergantung pada permintaa (demand-led systems) kontrol biaya lemah - anggaran global dengan kontrol biaya yang kuat - Transparansi pembayaran yang meningkatkan kesadaran pengguna/ pembayar	- bergantung pada permintaan (demand-led) dan tidak ada anggaran global. Kontrol biaya lemah.
§ Mikro efisiensi Micro efficiency	- Biaya administrasi yang kecil - insentif kerja bergantung pada bentuk perpajakan	- asuransi berlapis dan dana orang sakit meningkatkan biaya administrasi - pajak bagi tenaga kerja (tax on employment)	- asuransi berlapis membuat biaya transaksi dan administrasi menjadi tinggi - asuransi berdasar tenaga-kerja menjadi ‘pajak bagi tenaga kerja
§ tingkat kesetaraan (Equity)	- mencakup semua warga tanpa kecuali (universal coverage) - pembayaran terkait dengan kemampuan membayar sebagaimana ditetapkan melalui sistem pajak	- cakupan hampir universal (near to universal coverage) - Pembayaran terkait dengan kemampuan untuk membayar - dapat lebih atau kurang progresif daripada sistem berdasar pajak (tax-based system)	- ada jurang besar dalam soal cakupan - pungutan/kontribusi berdasarkan tingkat risiko dan bukan kemampuan membayar Lebih tinggi risiko, lebih tinggi pembayaran
§ Choice	- tidak ada pilihan dalam soal tingkat kontribusi	- pilihan sedikit dalam soal tingkat pungutan/kontribusi, tetapi pada dasarnya ada beberapa pilihan antara penyedia asuransi	- banyak pilihan dalam soal asuransi premium (tingkat atas) (dan paket tunjangan/manfaat yang terkait
§ Transparensi	- kaitan antara pajak pembayaran dengan pengeluaran dalam layanan kesehatan	- ada pajak yang dipatok (earmarked), menjadi sebuah kaitan antara pembayaran dan pengeluaran dalam layanan kesehatan	- kaitan yang amat erat antara pembayaran dengan tunjangan/manfaat individu

Source: Adapted from Robinson R. Evans D and Exworthy M. Health and the Economy. (Institute for Health Policy Studies: University of Southampton, 1994)

figur 2. Pembiayaan NHS (asal-usul dana untuk NHS)

	Year ending 31 March
*Source*	60-61	70-71	80-81	90-91	95-96	99-2000

Taxation –consolidated fund (pajak –dana konsolidasi)	81,7	85,4	88,7	77,5	82,1	79,1
National insurance contribution (kontribusi asuransi nasional)	13,5	11,0	8,5	16,6	12,2	12,8
Charges to recipients (pembayaran dari pembelian obat)	4,5	3,3	2,5	4,5	2,3	2,1
Miscellaneous (lain-lain)	0,3	0,3	0,3	1,4	3,5	6,0*

* mainly capital receipts

Source: Department of Health. The Government’s Expenditure Plans 1999-2000

London: Stationery Office, 1999

figur 3. persentase pengeluaran dalam anggaran negara Inggris tahun 2005

Yang tidak gratis adalah bahwa pemerintah harus membiayai biaya riset, pembiayaan untuk penyakit-penyakit khusus, kecelakaan kerja khusus, dan layanan untuk mereka yang memang mampu membayar lebih. Layanan ini tidak gratis karena pemerintah harus ‘membeli’ dari swasta, atau membuka supaya warga ‘membeli’ layanan yang lebih (middle to premium service), dan biaya riset adalah suatu kerjasama dengan perusahaan swasta. Selain itu, untuk merespon naiknya terus tingkat konsumsi masyarakat atas layanan kesehatan, pemerintah mempromosikan ‘hidup sehat’ (:aspek pencegahan terhadap penyakit).

model dan persebaran layanan

Jika kemudian NHS dibandingkan dengan paduan klinik swasta-puskesmas-rumah sakit pemerintah-rumah sakit swasta,ada kemiripan dengan itu. Bedanya terletak bahwa layanan kesehatan Inggris semuanya diorganisasi oleh negara, dengan pola pembiayaan seperti diterangkan seperti di atas. Beda antara swasta dan pemerintah tidaklah mencolok, karena pemerintah dan swasta terlibat dalam keseluruhan layanan, dengan pengaturan dari pemerintah.

Bagan dibawah ini adalah pola dasar pengorganisasian layanan kesehatan (varian banyak dan terus berkembang dari tahun ke tahun)

1. di tingkat nasional, Departemen Kesehatan adalah organiser utama dari NHS. NHS adalah penyedia layanan, sedangkan Departemen Kesehatan adalah regulator utama.

2. di tingkat regional, ada semacam organiser utama (semacam chief executive officer di perusahaan swasta/profit). Tingkat regional Inggris ini terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. DI Indonesia mungkin dapat dibandingkan dengan propinsi.

3. District/lokal, layanan langsung di tingkat kotapraja (municipality) dan dukuh (county).

sumbangan NHS dalam pengelolaan Negara-Kesejahteraan

NHS mempunyai sumbangan penting dalam pengelolaan negara-kesejahteraan Inggris, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi. Beberapa sumbangan itu antara lain:

1. NHS memberikan layanan kesehatan bagi tenaga kerja, baik yang bekerja untuk industri manufaktur. ataupun industri keuangan, baik industri skala besar maupun skala kecil. Dengan kata lain, semua lini dunia usaha telah didukung produktivitasnya oleh NHS.

2. NHS mengurangi biaya kesehatan warga negara karena NHS menyediakan layanan konsultasi dan informasi, baik melalui perangkat audio maupun fasilitas kantor. Informasi yang didapat dapat menunjang tujuan pencegahan.

3. NHS turut menyumbangkan peran perawatan terhadap kelompok usia tua.

4. NHS melakukan riset khusus layanan khusus, terutama untuk jenis penyakit yang memang amat mahal pembiayaannya seperti misalnya penyakit jantung koroner.

5. model pembiayaan yang lebih menekankan front-service dimana layanan di tingkat masyarakat yang lebih diberi anggaran dan kewenangan yang cukup sehingga mengurangi “pola rujukan” yang seringkali menambah waktu tunggu.

6. klinik yang berhasil dapat terus berkembang, dan diberi keleluasaan juga untuk menambah tenaga kerja mereka, yang itu berarti juga membuka lapangan kerja.

Demikian beberapa gambaran dasar mengenai NHS yang merupakan bagian penting dari model negara-kesejahteraan Inggris.

Kembali ke pembukaan di atas, ASEAN sekarang ini belum mempunyai rencana yang jelas untuk memperbaiki layanan publik. Sudah ada rencana bersama, tetapi baru dalam kerangka perdagangan. Jika pengandaian Inggris dipakai, atau juga pengandaian Uni-Eropa dipakai, memperbaiki layanan kesehatan (dan jaminan sosial) berarti juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh di tingkat regional seperti Malaysia dan Singapura telah memberikan gambaran jelas bagaimana strategi ini terbukti. ■

Jakarta, Februari 2007

Henry Simarmata –research associate di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Tulisan ini adalah bagian dari pengembangan kebijakan negara-kesejahteraan di PSIK-Paramadina. ■

[1] Tentu saja, pasti ada perdebatan mengenai dinamika dan kemampuan welfare-state dalam ekonomi global. Saya berharap perdebatan ini tidak dilakukan di tulisan ini. Untuk inquiry selanjutnya, bisa dikirim ke atau ke

psik_paramadina@yahoo.com

Modal Memiliki Fungsi Sosial

2007-12-02T18:37:00.000-08:00

Dimuat dalam Jurnal FPBN edisi 6, Okt 2006 - April 2007

L. Gathot Widyanata

Aktivis Perburuhan,

Bekerja di Biro Pelayanan Buruh Lembaga Daya Dharma – Keuskupan Agung Jakarta

Apakah ‘modal’ memiliki fungsi sosial? Pertanyaan ini, barangkali sulit dijawab, bahkan sulit dinalar. Kinerja modal memiliki prinsip, bagaimana mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya seefisien mungkin. Bisa jadi kinerja ‘modal’ pada hakekatnya adalah mesin uang atau sebagai pengganda kapital belaka. Kinerja ‘modal’ berhasil menumbuhkan kekayaan, akan tetapi hasil kekayaannya tidak dinikmati oleh semua orang. Inilah yang disebut bahwa modal menjadi hukum privat, maka wajar jika kinerja ‘modal’ mengelak dari peran sosial, karena peran sosial tidak ada korelasi langsung dengan kenerjanya. Kinerja ‘modal’ memilik prinsip bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab organ publik (pemerintah).

Berbeda dengan Gereja Katolik, ia memandang dengan kaca mata ajaran moral bahwa ‘modal’ memiliki fungsi sosial. Sepanjang sejarah, Gereja Katolik terus menerus berhadapan persoalan sosial yang diakibatkan oleh kinerja ‘modal’. Gereja Katolik tak henti menyerukan seruan moral untuk perbaikan tatanan ekonomi yang ada. Sejak ensiklik “Rerum Novarum” (1891) yang berikutnya lebih dikenal sebagai ASG (Ajaran Sosial Gereja), Gereja Katolik telah mengingatkan kepada kinerja ekonomi bahwa ‘modal’ pada dasarnya memiliki fungsi “sosial.”

Ada dua pemahaman terhadap ‘modal’: Pertama, ‘modal’ menjadi hukum privat, demi kepentingan kekayaan pribadi ( prinsip ekonomi). Kedua, ‘modal’ memiliki fungsi sosial (prinsip ASG). Persoalan sekarang adalah bagaimana Gereja Katolik menjembatani dua pemahaman tentang ‘modal’ menjadi kesejahteraan bersama. Tulisan berikut, penulis hendak mendialogkan dua paham tentang ‘modal’ dalam konteks memperjuangkan hubungan – industrial yang adil dan bermartabat.

Prinsip Prioritas Modal di Atas Buruh

Di masa Orde Baru, perusahaan-perusahaan besar cenderung bersikap serakah dan justru menimbulkan persoalan sosial. Kecenderungan tersebut tak jauh berbeda dengan Orde Reformasi. Sejak rezim reformasi berkuasa (tahun 1998- hingga kini), fenomena hubungan–industrial ditandai dengan sistem “Labour Market Flexibility” sebagai jaminan kinerja modal agar dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan efesien. Namun sistem “Labour Market Flexibility” memberikan dampak negatif bagi buruh. Buruh benar-benar diperbudak oleh “modal.”

Beberapa potret yang menggambarkan sejarah kondisi hancurnya martabat manusia buruh dewasa ini, sebagai akibat dari sistem “Labour Market Flexibility” yang dikutip dari hasil wawancara lapangan & Focus Groups Discusion (FGD) aliansi SB Jabotabekser, Desember 2005 sebagai berikut : ribuan buruh kehilangan pekerjaan karena PHK masal terkait dengan perubahan status kerja, - buruh tetap menjadi buruh kontrak. Akibatnya buruh mengalami ketidakpastian kerja.

Ada lapangan kerja, tetapi proses rekrutmen harus melalui agen-agen tenaga kerja dan harus mengeluarkan banyak ongkos antara 600 ribu hingga 1,5 juta, tergantung masa kontraknya. Buruh atau calon tenaga kerja kini tidak lagi leluasa menemukan kesempatan kerja, tetapi harus berhadapan dengan broker-broker tenaga kerja dalam banyak rupa. Buruh menjadi barang yang diperjual belikan.

Bagi keluarga buruh, dengan perubahan-perubahan ini buruh makin terperosok dalam kondisi kemiskinan. Upah buruh kontrak atau outsourcing sebatas UMK/UMP. Upah buruh terbatas bagi individu yang bekerja bukan untuk keluarganya. Oleh sebab itu, akses untuk pendidikan anak, kesehatan yang memadai tempat tinggal yang layak akan sulit tercapai. Apalagi sebagian besar tenaga kerja yang ada memiliki skill dan mobilitas yang terbatas. Tak ada peluang untuk meningkatkan pendapatan seorang buruh kontrak.

Dari fakta diatas, kaum buruh menyerahkan tenaga mereka untuk digunakan oleh para pengusaha, dan mereka ini, dengan mengikuti prinsip keuntungan sebesar-besarnya, berusaha menentukan upah yang serendah-rendahnya (UMK) untuk kerja yang dilakukan oleh kaum buruh. Tambahan pula, ada unsur- unsur eksploitasi lainnya, yang berkaitan dengan tidak adanya keamanan pekerjaan (ketidakpastian kerja) dan perlindungan yang menyangkut kesehatan (hilangnya jaminan sosial & kesehatan) dan syarat- syarat hidup kaum buruh serta keluarga mereka.

Saat ini, “modal” menjadi dominan, buruh merupakan bagian dari pasar. Martabat buruh ditantang, didesak, dibatasi dan ditekan oleh nilai-nilai pasar. Keberadaan buruh diukur dari permintaan pasar. Pasar menghendaki buruh dengan upah yang murah.

“Bisnis” lalu menjadi paradigma utama dan pasar memiliki kedaulatannya. Peradaban pasar secara implisit menganjurkan dan mengutamakan konsep manusia tertentu yaitu manusia sebagai homo economicus.

Terkait dengan prinsip homo economicus, neoliberal menggagas ‘modal’ termasuk modal manusia (human capital). Siapa saja yang melakukan kerja (termasuk buruh) adalah modal capital. Gagasan neo- liberal, upah buruh bukanlah ‘harga’ bagi tenaga kerja yang dijual, melainkan ‘laba’ dari ‘modal’ yang dipunyai (seperti : otot, ketrampilan, pengetahuan, dst).

Oleh karena itu, dalam gagasan neoliberal, orang-orang yang diupah itu bukanlah buruh yang tergantung pada perusahaan, melainkan para wirausahawan/ti (entrepreneurs) bebas yang bertanggungjawab atas keputusan dan perkembangan sendiri dan yang (sama seperti kapitalis) berusaha memproduksi nilai surplus bagi diri sendiri.

Konsekuensi logis gagasan bahwa buruh sebagai para wirausahawan, yang semula menjadi masalah sosial (seperti: pengangguran , kemiskinan, kekurangan gizi dst..) kemudian menjadi masalah individu. Gagasan buruh sebagai entreprenuer merupakan letak bagaimana “modal” berkelit dari tanggungjawab sosial. Gagasan buruh sebagai entreprenuer menekan negara tidak lagi menerima tanggung jawab untuk memberi dukungan penuh bagi mereka karena alasan apapun tidak mungkin lagi produktif. Singkat kata, gagasan tersebut mau mengatakan bahwa ‘modal ‘ bukan sebagai pelaku sosial bagi semua orang tetapi bagi diri sendiri.

Kinerja Modal : Mengejar Keuntungan Sebesar-besarnya

Bila kita masih ingat tentang rencana revisi UU No. 13 tahun 2003, - pasal-pasal yang diusulkan untuk diubah antara lain : untuk menarik investasi (menanamkan modalnya di Indonesia), memperbaiki iklim perekonomian dengan membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya menguntungkan mereka yang miskin (Koran Tempo, 11/04/06). Namun ‘omongan’ tersebut membuahkan kritik dari berbagai LSM. Kita diajak berhati-hati membaca ‘omongan’ tersebut. Jelas, tak ada pemodal yang berbisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis untuk mengejar laba dan akumulasi modal. Itulah motif utama dan tujuannya. Sejak diberlakukannya UU No. 13 tahun 2003 yang melegalkan buruh kontrak dan outsourcing, terjadi banyak kasus PHK

B Herry Priyono menulis dalam artikelnya “Keuntungan bagi Semua orang” yang dimuat Sadhana No. 244, bahwa “kinerja ekonomi modern biasanya maju dengan prinsip pengejaran kepentingan diri bagi keuntungan pribadi. Ia membuat analogi bahwa kinerja ekonomi digerakan oleh ‘mesin’ raksasa dan motor. ‘Mesin’ raksasa itu adalah (1) gerak pengejaran kepentingan diri, (2) tegangan antara berbagai pengejaran kepentingan diri tiap-tiap orang yang memunculkan kontrol timbal balik, (3) kontrol timbal balik yang diubah menjadi dinamika pertukaran /perdagangan. Persis, itulah kinerja yang sering disebut sistem pasar ( market system).”

Lebih lanjut, Herry Priyono mengatakan dalam artikel yang sama bahwa penanaman modal terjadi jika: (1) prospek laba tinggi sebagai syarat mutlak, (2) kebebasan dan kemudahan keluar–masuk wilayah yurisdiksi, (3) ketersediaan pangsa konsumen, (4) tingkat biaya sebagai cost (misalnya: upah buruh, transportasi, pajak, kesediaan infrastruktur dsb.).

Kita bisa mempelajari kinerja modal dalam istilah-istilah hubungan-industrial agar kita paham bahwa kinerja ekonomi modern untuk memperoleh laba yang tinggi: misalnya saja, istilah pengangguran tidak berarti tiada pekerjaan, tetapi tidak terjadinya proses memperkerjakan orang-orang pada tingkat upah dan resiko tertentu (misalnya karena standar upah terlalu tinggi, atau resiko sulitnya mem-PHK). Kalau upah buruh tinggi, serikat buruh kuat dan buruh terlalu diprotek oleh pemerintah maka modal akan hengkang.

Dari syarat-syarat seperti itulah kemudian muncul istilah ‘insentif ‘(insentive) dalam rupa kemudahan merekrut dan mem-PHK (flexible labour market) bebas pajak untuk jangka waktu tertentu (tex holiday), suku bunga rendah kredit investasi, kecepatan pengurusan administrasi ijin usaha, serta berbagai kemudahan yang menekan biaya dan mengungkit laba.

Dari pemikiran di atas, posisi ‘modal’: keuntungan adalah kunci bagi kemajuan ekonomi, pasar adalah hukum ekonomi yang tertinggi dan modal menjadi hak milik pribadi yang absolut. Kinerja modal memiliki kecenderungan memprioritaskan modal atas kerja, artinya tindakan memerosotkan nilai kerja dan pada akhirnya juga memerosotkan martabat manusia.

‘Modal’ menginginkan negara tidak lagi diharuskan memiliki suatu peranan yang harus dimainkan dalam pendistribusian harta kekayaan. Kita masih ingat paket kebijakan ekonomi Indonesia pada dekade 80-an, seperti paket: ‘deregulasi’, ‘liberalisasi’, dan ‘privatisasi’ merupakan langkah minimalisasi biaya-biaya produksi melalui berbagai regulasi sebagai insentif ekspansi produksi, inovasi, dan menekan harga konsumen. Langkah tersebut tidak hanya mengungkit produksi tetapi melepaskan hak milik atas modal dari kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Artinya, hak milik pribadi atas modal makin diloloskan dari berbagai patokan yang bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan bersama.(Press-embargo, BWT, 12 April 2006)

ASG: Modal Memiliki Fungsi Sosial

Prinsip ekonomi: prioritas modal di atas buruh. Prinsip ini memperlihatkan relasi antar pribadi dan sosial buruh. Modal harus dipahami dengan menggunakan kosep dan tolok-ukur ekonomi bukan tolok ukur sosial (etika). Oleh sebab itu, konsep manusia sebagai homo economicus dengan sendirinya meredam atau menyingkirkan kosep manusia sebagai makhluk sosial.

Sehubungan dengan paham bahwa buruh adalah manusia ekonomi, kita harus pertama-tama ingat kembali akan prinsip yang selalu diajarkan oleh Gereja: prinsip prioritas buruh di atas modal. Prinsip ini secara langsung menyangkut proses produksi: didalam proses ini kerja selalu merupakan sebab effisiensi utama, sedangkan modal, seluruh himpunan sarana produksi, tetap hanya alat atau instrumental (LE. 12)

Cara berpikir Gereja Katolik berbeda dengan cara berpikir kinerja ekonomi. Ajaran Gereja Katolik memberikan pemahaman “modal” atau keuntungan bagi kepentingan banyak orang, sedangkan kinerja ekonomi “modal” atau keuntungan dipahami untuk kepentingan diri dan bagi keuntungan pribadi.

Bagaimana Gereja Katolik memahami “modal” atau keuntungan bagi kepentingan banyak orang? Untuk memahami cara berpikir Gereja Katolik tentang kinerja ekonomi modern, kita berangkat dari hasil investigasi Bapak Paus Paulus VI yang dituangkan di dalam eksiklik “Populorum Progressio” (1967). “Populorum Progressio” dalam artikel 26, memperlihatkan kinerja ekonomi sebagai berikut “keuntungan sebagai dorongan utama bagi kemajuan ekonomi, persaingan bebas sebagai norma pemandu bagi ekonomi, dan pemilikan perorangan upaya-upaya produksi sebagai hak mutlak, tanpa batas-batas, tanpa disertai kewajiban-kewajiban sosial.” Keuntungan menjadi tujuan semata dan hak milik pribadi menjadi hak mutlak, maka lahirlah kesenjangan kesejahtraan antara majikan dan buruh. Paus Leo XIII dalam ensiklik “Rerum Novarum”, artikel 1 mempertimbangkan bahwa: “perkembangan baru dalam industri, disertai tehnik-tehnik baru; terjadi perubahan-perubahan dalam hubungan antara majikan dan kaum buruh, sekelompok kecil menjadi kaya raya, sedangkan besarlah jumlah orang yang dililit oleh kemiskinan…”

Buruh dewasa ini, pada zaman fleksibilitas, sulit mendapatkan perlindungan. Buruh secara individu dibiarkan berhadapan dengan “modal”. Akibatnya, buruh yang tak terlindungi akan lemah berhadapan dengan kinerja modal. Bapak Paus Leo XIII memetakan ketidakseimbangan hubungan buruh dengan modal sebagai berikut:

“Maka kaum pekerja yang berdiri sendiri-sendiri dan tanpa sesuatu perlindungan berangsur angsur menjadi mangsa tindakan majikan-majikan yang tak berprikemanusiaan dan permainan nafsu kelobaan persaingan bebas tak terkekang…ditambah pula dengan pemusatan industri dan perdagangan di tangan segelintir orang-orang yang kaya raya dan berkuasa, yang dengan kekuasaan mereka itu membebankan suatu tanggungan yang mirip dengan perbudakan ke atas pundak massa rakyat yang tidak terbilang banyaknya” (Rerum Novarum, artikel 6)

Kinerja modal yang mengutamakan keuntungan dan memuja pasar serta modal menjadi hukum privat adalah penyebab kemiskinan anak-anak duniawi yang berprofesi sebagai buruh. Gereja Katolik memprotes kinerja “modal” yang menjadikan buruh miskin: “Papulorum Progressio” dalam artikel 23 mengatakan: “menurut pandangan para Bapa Gereja dan para teolog ulung lainnya, hak milik perorangan tidak boleh dilaksanakan hingga merugikan kepentingan umum” (PP 23). Merugikan kepentingan bersama sama dengan membunuh orang miskin: “Berilah makan kepada orang yang akan mati kelaparan; sebab bila engkau tidak memberinya makan engkau membunuhnya” (GS. 69). Sekali lagi ditegaskan bahwa modal memiliki kepentingan bersama seperti yang diingatkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam eksiklik “Laborem Exercens” artikel 14: “…hak milik pribadi (modal) itu tunduk kepada hak atas pemakaian bersama, kepada kenyataan bahwa benda- benda itu dimaksudkan untuk setiap orang.”

Menggagas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dengan pemikiran di atas, Gereja yakin bahwa pratik ekonomi modern menunjuk bahwa keuntungan bukan hanya untuk segelintir orang tetapi untuk semua orang. Oleh sebab itu, kinerja modal harus memiliki peran sosial di tempat ia menjalankan aktivitasnya. Pemikiran Gereja Katolik tentang modal memiliki fungsi sosial sejalan dengan pemikiran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial korporasi, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Corporate Social Responsibility selanjutnya disingkat CSR mengusulkan bagaimana kinerja bisnis menampilkan wajah yang manusiawi. Bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara ia berada ditengah-tengah buruh yang sarat dengan problem sosial. CSR disandarkan pada prinsip bahwa korporasi harus memiliki peran sosial ditempat ia menjalankan aktivitasnya (Suara Pembaharuan Daily, 2004:8).

CSR adalah topik yang gencar dibicarakan sekitar 5 tahun terakhir ini. Menurut Herry Priyono, ketua program Pasca Sarjana STF Jakarta yang melatarbelakangi CSR sebagai berikut: pertama, kinerja bisnis besar secara tidak proporsional menguasai dan menentukan jatuh- bangunnya ekonomi dan hajat hidup orang banyak, langsung atau tak langsung. Kedua, gerak bisnis besar semakin terkait dengan hanya dengan kenaikan deviden para pemegang saham, dan makin tidak terkait dengan soal kesejahteraan masayarakat luas. Ketiga, kekuasaan yang dimiliki bisnis besar makin menentukan corak kebijakan publik menurut kepentingannya, yang membuat kebijakan publik makin jauh dari tujuan kesejahteraan umum. Sekurangnya ada dua aspek CSR : (1) upaya mengkaitkan kinerja bisnis dengan kesejahteraan komunitas lokal dan masyarakat luas; (2) upaya mengkaitkan kinerja bisnis dengan standar hak-hak asasi.

Gagasan CSR menjadi penting segera ditangkap untuk melindungi buruh dari ganasnya sistem hubungan kerja yang fleksibel. Labour Market Flexibility beranggapan bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab publik (negara). Bagaimana gagasan CSR ditangkap oleh perusahaan- perusahaan di republik ini? Tak ada cara lain, selain etikat baik perusahaan–perusahaan untuk memasukan CSR sebagai bagian integral dari aktivitas bisnis. Pembangunan berkelanjutan disadari harus dibangun atas dasar kerangka bahwa bisnis akan dapat tumbuh dengan subur diatas masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, bisnis perlu menyeimbangkan antara aspek ekonomi berupa mencari keuntungan disatu sisi, sebagai motif perusahaan dan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup di sisi lain.

Ada dua ruang kinerja CSR yakni ruang internal hubungan industrial dan ruang eksternal hubungan dengan masyarakat setempat. Secara internal: perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperhatikan kesejahteraan buruh, serta menjalankan manajemen yang beretika. Untuk kesejahteraan buruh, misalnya perusahaan disemua sektor memenuhi standar perburuhan. Salah satunya standar perburuhan ratifikasi konvensi ILO, seperti dalam konvensi ILO no. 100, pasal 1 ayat a: “istilah pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang dibayar langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh majikan kepada buruh berhubungan dengan pekerjaan buruh.” Disamping upah, perusahaan sedapat mungkin mengusahakan pekerjaan dapat berkelanjutan dengan demikian kehidupan buruh yang berkelanjutan dapat dijamin.

Sedangkan secara eksternal: perusahaan yang mengolah sumber alam, maupun sumber daya manusia pada hakekatnya adalah milik publik serta bertanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks industri pabrikan, implementasinya tidak selalu menggunakan tenaga kerja orang sekitar, lebih mengembangkan masyarakat sekitar. Alex Irwan, dalam Seminar Nasional, “Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja: Solusi untuk Siapa?” mengusulkan terkait dengan manfaat sosial perusahaan bagi buruh sebagai berikut: sekolah gratis atau dokter gratis, bila perlu perawatan sakit kelas III gratis.” Jika kesehatan anak-anak buruh ter-cover dan pendidikan mereka gratis maka beban buruh diringankan juga.

Gagasan CSR dapat diintegrasikan dalam kinerja ‘modal’ dengan cara menghidupi modal spiritual, - di dalamnya termasuk modal moral dalam mengelola bisnis. Modal spiritual membantu menanamkan dan membangun budaya perusahaan yang memperdayakan, mengembangkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian setiap individu yang terlibat. Dalam hal ini, Gereja Katolik menemukan kapasitasnya sebagai pengajar nilai-nilai spiritual. Gereja Katolik dapat memberikan seruan moral kepada pelaku bisnis bahwa kinerja ‘modal’ tidak bisa lagi melulu berbicara profit, transaksi, manajemen, akuntansi atau strategi bisnis, tetapi harus mampu berbicara juga tentang pelayanan, pengembangan komunitas, martabat manusia, tanggung jawab sosial, preservasi lingkungan, keadilan, kebenaran, cinta , bahkan kemulian Tuhan. Dengan kata lain, berbisnis adalah bukan sekedar melipatgandakan kapital, tetapi berbisnis adalah cara untuk memakmurkan bangsa, mengangkat harkat dan martabat buruh, memerangi kemiskinan, mendistribusikan kebaikan dst....Akhirnya kinerja ‘modal’ menjadi sebuah ekosistem, bukan sekedar arena persaingan dan medan perang. Didalam ekosistem tidak ada yang menindas dan yang ditindas. Semua yang ada dalam ekosistem saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ekosistem selalu mencari keseimbangan dan berkelanjutan.

Cara berpikir Gereja Katolik tentang ‘modal memiliki fungsi sosial’ merupakan amunisi moral untuk membangun partnership LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menemukan peran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Gereja Katolik membangun partnership bersama organ-organ publik dan organ-organ privat dan mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan mengenai tanggung jawab kesejahteraan sosial. Herry Priyono, dalam artikel ‘Keuntungan bagi Semua Orang’ mengusulkan keterlibatan Gereja Katolik sebagai berikut: “...dalam bahasa ajaran Gereja: upaya membuat dan kalau perlu memaksakan pelaksanaan ‘fungsi sosial bisnis/modal’. Caranya banyak: (1) memaksa policy perusahaan melaksanakan CSR lewat berbagai keputusan rapat pemegang saham; (2) program community development untuk/dengan komunitas lokal; (3) pembentukan/perluasan kelompok kelompok independen yang melakukan monitoring atas praktik dan malpraktik bisnis secara publik sampai bisnis itu mengubah kinerja sesuai dengan CSR.

Dengan demikian bahwa ‘modal’ memiliki fungsi sosial yang tertuang dalam ASG dan ‘modal’ memiliki tanggung jawab sosial yang tertuang dalam CSR musti ditangkap secara positif oleh kinerja ekonomi modern maka diharapkan mengubah kegiatan berbisnis yang dapat menampilkan wajah yang lain yang lebih manusiawi, yang lebih etis dan baik, yang lebih ramah dengan memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Dengan kata lain, akan tercipta sebuah wawasan yang baru bahwa bisnis bukan sebuah pekerjaan yang kotor, penuh intrik, penuh tipu daya, egoistik, melainkan adalah sebuah kinerja ekonomi yang membanggakan dan didambakan begitu banyak orang untuk kepentingan kesejahteraan umum. (***)

Daftar Pustaka dan Bacaan Pilihan

Ari Siswanto, “Menggagas Tanggung Jawab Sosial Korporasi”, Suara Pembaharuan Daily, 08 April 2004.
B. Herry Priyono, “Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam “Neoliberalisme” (2003), Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
B. Herry Priyono, “Ekonomi dalam Lumpur”, Kompas, Rabu, 4 Oktober 2006.
B. Herry Priyono, “Homo Oeconomicus”, dalam “Sesudah Filsafat, Esai – Esai untuk Franz Magnis- Suseno”, Kanisius, 2006.
B. Herry Priyono, “Keuntungan bagi Semua Orang”, Sadhana no. 244, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI, 2006
B. Herry Priyono, “Keuntungan bagi Semua Orang”, Sadhana no. 244, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI, 2006
Dokumen Gerejawi Edisi Khusus, “Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891 – 1991”, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1999.
FPBN dan Aliansi SB Jatam, “Ketika buruh nombok biaya hidupnya” (Biaya –biaya tersembunyi fleksibilisasi akibat pemberlakuan UU 13/2003), (bahan presentasi), JMC, 11 Januari 2006.
J. Sudarminta, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, dalan “Makin Terang Bagi Kami”, TURC, 2006.
Yanuar Nugroho, “Tata kelola Bisnis, ke ‘Bonum Commune’?”, Media Indonesia, 26 September 2005.
The Business Watch Indonesia, “martabat Buruh, kinerja modal dan penyelenggaraan publik”, JMC (Press –embargo), 12 April 2006

INDUSTRI POST- FORDISME DAN FLEKSIBILISASI HUBUNGAN KERJA

2007-11-17T21:28:00.000-08:00

Dimuat dalam Jurnal FPBN edisi I, Mei - Oktober 2004

INDUSTRI POST- FORDISME DAN FLEKSIBILISASI HUBUNGAN KERJA

Oleh : M. Sumartono[1]

"…… betapa susahnya para buruh berjuang keras untuk mendapat pekerjaan yang layak, tetapi IMF bersikeras untuk menawarkan apa yang dengan ungkapan pelembut disebut "labor market flexibility", yang seolah-olah menciptakan pasar kerja berjalan lebih baik, tetapi prakteknya telah disederhanakan menjadi sebuah nama untuk memperendah upah dan hilangnya jaminan pekerjaan"[2]

Tidak terlalu jelas apakah ungkapan Stiglitz di atas berupa kritik, kekecewaan ataukah pembelaan terhadap buruh, tetapi sebagai bentuk kebijakan IMF dan prakteknya di banyak negara, LMF tetap negatif di matanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan LMF "dibawa" oleh IMF kepada negara-negara miskin dan pengutang kepadanya. Setidaknya pertama kali diterapkan pada Argentina yang selama 5 tahun terakhir angka pengangguran mendekati 18,6 %. LMF ini menjadi inti "persetujuan" dengan IMF sebagai syarat utang dan reformasi ekonomi yang pro-pasar. Dan pada kenyataannya, LMF menjadi "reformasi generasi kedua" setelah penghapusan subsidi dalam rangka reformasi ekonomi untuk negara-negara pengutang atau negara-negara miskin[3].

Fordisme: sebuah model produksi dalam industri kapitalisme

Sampai saat ini industrialisasi diyakini sebagai cara sebuah bangsa untuk mencapai kemakmuran. Setidaknya sejak revolusi industri di Inggris pada abad 18, proses industrialisasi menjadi pilihan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan modernisasi negara. Sebab dalam industrialisasilah apa yang disebut kapitalisme mendapat bentuk dan tempat yang pas dalam sejarah.

Adalah Henry Ford (1863-1947) seorang industrialis Amerika yang mendirikan Ford Motor Company pada tahun 1903. Ia memproduksi untuk pertama kalinya motor yang terkenal dengan model T pada Oktober 1908. Selama 19 tahun kemudian, perusahaannya berhasil menjual 15, 5 juta mobil Ford model T di US, 1 juta di Kanada dan 250 ribu di Inggris. Atas dasar apa yang dilakukan Ford dalam perusahaan mobilnya, ditemukanlah model industri yang menggunakan pendekatan modern. Pendekatan itu sampai kini dikenal dengan istilah Fordisme.

Fordisme tidak lain adalah sebuah motode manajemen industri yang berazaskan assembly line atau sering disebut metode ban berjalan dalam proses produksi yang bersifat massal. Konsep tersebut menggambarkan proses ekonomi produksi dengan cara membagi proses produksi ke dalam ratusan atau bahkan ribuan unit kecil. Dengan cara tersebut menurut Ford, ongkos dapat diminimalkan dan keuntungan akan dapat segera dimaksimalkan.

Ia sebetulnya mengadopsi gagasan FW Taylor (1856-1915), orang yang pertama kali menemukan manajemen industri secara keilmuan. Atas dasar gagasan Taylor tentang time dan motion, Ford menerapkannya pada cara produksi masal dengan pembagian kerja yang kompleks dan gerak kerja yang berulang-ulang (repetitive). Hingga saat ini, dipahami bahwa antara Ford dengan Taylor sebetulnya tidak ada kaitan ideologis apapun, kecuali kedekatan metodologis dari segi keilmuan. Akan tetapi, sampai saat ini, terutama dalam disiplin manajemen, orang menyebut Fordisme sekaligus juga menyangkut Taylorisme.

Pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari paham Fordisme untuk revolusi hubungan perburuhan di jamannya? Pada dasarnya Fordisme ini dialami dalam industri-industri di sekitar kita. Terutama di tingkat pabrik, sebagai sebuah model memproduksi barang. Tetapi warisan Fordisme juga diadopsi oleh negara-negara industri baru, termasuk Indonesia khususnya dalam hal waktu & upah. Warisan Fordisme yang dapat kita lihat di sekitar kita antara lain: pertama, seperti yang disinggung sebelumnya dari sisi proses produksi dikenal spesialisasi kerja, sub-produksi atau sistem line. Ini bisa kita amati di pabrik sepatu, garmen atau bahkan pada produk lain. Menurut teori Ford, dengan cara memecah-mecah proses produksi ini, waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Menurut catatan Ford, pada tahun 1913, dengan cara produksi demikian, ia membukukan pengurangan waktu produksi untuk membuat 1 buah sasis mobil dari 728 menit menjadi 93 menit. Kedua, pada tahun 1914 Ford mempopulerkan apa yang disebut upah minimum. Pada waktu itu ia memperkenalkan dengan apa yang dikenal dengan "1 hari 5 US dollar", dua kali lipat dari upah pabrik mobil sejenis. Pada saat yang sama ia juga memberlakukan pengurangan jam kerja dari 9 menjadi 8 jam sehari. Dan dari 8 jam kerja per hari, aktifitas pabrik tetap 24 jam dengan 3 sift kerja. Dari point ini, kiranya masih banyak kita temukan warisan Ford di berbagai tempat di Indonesia. Ketiga, Fordisme sebetulnya menerapkan sisi loyalitas buruh, aturan yang ketat, memata-matai buruh dan menggunakan kekerasan untuk mencegah terbangunnya kekuatan. Dalam konteks ini, tidak ada ruang bagi inovasi dan partisipasi buruh dalam kebijakan perusahaan. Maka dalam tradisi Fordisme, bisa dikatakan sebagai anti-serikat buruh.

Secara lebih sederhana, Fordisme merupakan model industri yang semata-mata menekankan ketrampilan-ritmis fisik dan mengesampingkan aspek intelektual dalam proses produksi. Dari sisi proses lebih mengedepankan mekanisasi, rutinisasi, penyederhanaan pekerjaan, fragmentasi produksi, spesialiasi, kecepatan kerja dan pemaksaan lebih besar dari pada persetujuan dalam hubungan kerja. Bahkan Ford juga menolak adanya otomatisasi dalam proses produksi mobilnya. Ia menyatakan ini dengan kata-kata "robot tidak akan bisa membeli mobil yang diproduksinya sendiri".

Fordisme juga dipandang bukan hanya sebagai sebuah sistem produksi massal, tetapi juga, menjadi model hubungan sosial dalam sejarah kapitalisme. Sebab, setelah dihantam oleh depresi besar tahun 1930, muncullah welfarisme yang diinspirasikan oleh ekonom J.M. Keynes. Berkat Keynes, ada perangkat teoritis untuk membuat kebijakan ekonomi yang intervensionis dengan mengedepankan peran negara yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi. Dan memang pada waktu itu banyak negara-negara Eropa hancur oleh perang. Maka, welfarisme (negara kesejahteraan) yang menganjurkan adanya subsidi, perlindungan dan bantuan negara terhadap warga juga diterapkan dalam konteks industri. Oleh karena itu, kaitannya dengan kebijakan welfarisme, Fordisme memiliki beberapa varian yang diterapkan dalam industri di negara yang berbeda-beda.

Tabel 1: Varian-varian paham Fordisme yang pernah diterapkan

Hingga saat ini, industri model Fordisme ini sudah mulai ditinggalkan, terutama di negara-negara maju dimana semula model ini dipuja. Tingkat konsumsi massal yang menjadi daya penggeraknya sudah mengalami kejenuhan. Pendeknya Fordisme sudah mengalami krisis, seiring dengan tawaran-tawaran baru yang dihembuskan oleh regim pasar bebas. Masihkah Fordisme bertahan di Indonesia?

Regim post-Fordisme: fleksibilitas dan berbagai variannya

Selamat datang post-Fordisme. Sekurang-kurangnya para pemilik modal akan menyambut demikian. Tetapi, berbeda dengan kaum buruh yang akan segera meratapinya. Rejim post-Fordisme tidak lain adalah regim fleksibilitas hubungan kerja. Hal ini kiranya telah diyakini sebagai perubahan besar dalam hubungan industrial, di mana kelenturan itu juga berarti ketidakpastian. Era Fordisme memang pernah mengalami jaman keemasannya, setidaknya sampai akhir tahun 70-an. Tetapi, dengan kembalinya pemujaan keramat terhadap pasar bebas, fleksibilitas seolah mendapat penegasan. Dan sekarang, telah menjadi kredo baru dalam ekonomi ketenagakerjaan yang segera dipuja-puja para pengusaha. Tetapi menjadi bencana baru bagi buruh.

Sebagai sebuah rejim baru dalam hubungan industrial, konsep fleksibilitas diterapkan dalam berbagai variasi. Dalam konteks industri, varian proses dari fleksibilitas ini sebagai berikut:

Pertama, finansialisasi, yakni model investasi atau industri yang ditanam dalam bentuk finansial. Apabila ada kata-kata gerakan buruh tidak selincah gerak modal, maka industri yang lebih diminati adalah sektor yang punya fleksibilitas tinggi dan seminimal mungkin membutuhkan tenaga kerja. Sektor finansial menjadi pilihan bisnis di jaman pasar bebas seperti ini. Karena, jika dulu uang menjadi alat tukar barang dan jasa, tetapi kini telah menjadi barang dan jasa itu sendiri.

Kedua, informalisasi, yakni proses produksi yang disub-kontrakkan pada rumah tangga. Proses ini juga sering disebut “Brasilianisasi” atau “thirdworldisasi” pola industri. Mengapa disebut demikian, karena proses informalisasi merupakan tipikal yang terjadi di Brasil. Informalisasi proses produksi industri ini kemudian melahirkan apa yang disebut homeworkers, teleworkers, family/unpaid workers. Pola industri tipikal Brasil ini, kemudian diadopsi sebagai pola industri post-fordisme ini. Dalam konteks fleksibilitas, menciptakan jarak hubungan kerja (majikan-buruh) sejauh mungkin dan meloloskan diri dari kontrol regulasi negara segelap mungkin.

Ketiga, feminisasi pasar kerja. Dalam konteks pembagian kerja di sektor industri, angkatan kerja kaum perempuan mengalami perubahan yang cukup drastis. Artinya partisipasi kaum perempuan dalam sektor industri meningkat. Di negara-negara industri maju, hingga tahun 2000, tingkat partisipasi perempuan meningkat rata-rata di atas 50 % dan negara-negara berkembang di atas 30 % (Munck, 2003; 9). Tingkat kenaikan partisipasi ini sebetulnya tidak berkaitan dengan issu keadilan gender dalam sektor industri. Dari sisi fleksibilitas, lebih mengedepankan penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor industri yang unskilled dengan motif utama buruh murah (cheap labour). Ini sebetulnya berdekatan dengan konteks informalisasi atau brasilianisasi. Dan ini mesti dilihat dalam konteks new international division of labour (NIDL). Maka feminisasi dalam kacamata fleksibilitas hubungan kerja adalah mobilitas territorial yang dijiwai oleh upah murah dalam pembagian kerja internasional. Oleh karena itu antara feminisasi dan thirdworldisasi adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam rejim fleksibilitas.

Keempat, deteritorialisasi yang menunjuk pada tercabutnya kinerja bisnis/industri dari keterkaitan lekat dengan tanggung jawab sosial pada negara atau warga negara di mana sebuah bisnis itu beroperasi. Ini berarti bahwa bisnis, itu punya mekanismenya sendiri yang keramat tanpa harus tunduk pada regulasi negara. Dalam konteks fleksibilitas, bisnis atau industri ada kecenderungan kuat untuk melepaskan diri dari cengkraman kontrol pemerintah.

Tabel 2: Karakteristik regim Fordisme dan post-Fordisme/Fleksibilitas

Pada table di atas, menunjukkan bahwa perubahan industri yang fleksibel berdampak pada kebijakan yang lain. Dari sisi ini, kita bisa melihat proses pergeseran kekuasaan dalam ketenagakerjaan. Bila di era Fordisme, negara masih banyak campur tangan, tetapi di regim post-Fordisme, pasarlah yang lebih menentukan. Ini artinya bahwa kekuasaan itu telah bergeser dari state ke market. Di dalam konteks kasus-kasus perselisihan perburuhan yang terjadi di sekitar kita, rupanya akan segera terlihat adanya kekuasaan yang bertingkat. Buruh pada akhirnya menjadi korban bulan-bulanan baik oleh negara maupun oleh pasar. Kekuasaan market atas buruh berbentuk PHK, pergantian pemilik/pengelola, relokasi, sub-kontrak dalam hubungan kerja yang fleksibel. Kekuasaan negara atas buruh nampak dalam praktek intimidasi, kekerasan dan pembatasan-pembatasan gerakan. Lengkaplah sudah gerakan buruh harus menghadapi lemahnya aparatus negara dalam perlindungan dan kuatnya sistem pasar yang semakin luas.

Fleksibilitas hubungan industrial menurut OECD

Sejak tahun 70-an negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara industri maju, mulai memperkenalkan dan mempraktekkan fleksibilitas. Pola-pola fleksibilitas hubungan industrial yang dipraktekkan ini lalu semakin menyebar luas ke negara-negara berkembang. Setidaknya menurut studi yang dibuat oleh Guy Standing (1999) dan Ronaldo Munck (2003) menyatakan hal itu. Tentang fleksibilitas ini juga pernah di gambarkan secara gamblang oleh A. Prasetyantoko dalam berbagai kesempatan.

Menurut Guy Standing dan Ronaldo Munck yang melakukan studi tentang tipe-tipe fleksibilitas hubungan industrial di negara-negara OECD dan juga studi yang dilakukan oleh V. Monastiriotis menyebutkan bahwa fleksibilitas telah menjadi mode baru di negara-negara maju. Tuntutan akan fleksibilitas itu sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh sebagai berikut: pertama, faktor ketidakpastian industri secara eksternal yakni meningkatnya iklim kompetisi, risiko finansial dan ketidakpastian permintaan produk. Kedua, kecenderungan dan menguatnya aturan pasar yang menentukan industri. Ketiga, kecenderungan untuk memperkecil dan melenturkan bentuk dan strategi perusahaan.

Hasil studi Standing & Munck, menyebutkan tipe-tipe fleksibilitas sebagai berikut:

1. Fleksibilitas proses dan organisasi produksi. Ini merupakan upaya untuk merampingkan struktur organisasi produksi dan memperkecil skala perusahaan. Maka sebagaimana disebut sebelumnya fleksibilitas organisasi produksi ditandai dengan adanya sub-kontrak, fragmentasi, informalisasi dan disintegrasi. Dari sini, bentuk perusahaan lebih pada jaringan.

2. Fleksibilitas sistem pengupahan. Fleksibilitas ini lebih pada perubahan struktur upah. Yakni, memperkecil skala upah tetap baik yang berdasarkan jam kerja (time rate) dan atau hasil kerja/produksi (piece rate). Sedang variable upah yang tidak tetap seperti; bonus, insentif, pembagian keuntungan dipakai sebagai acuan, karena ini lebih fleksibel dalam pengalaman OECD. Jadi upah disesuaikan dengan produktifitas yang dihasilkan dan kondisi pasar.

3. Fleksibilitas dalam labour costs. Pada intinya pengurangan biaya-biaya yang menyangkut subsidi-subsidi yang harus dikeluarkan perusahaan untuk buruh. Subsidi-subsidi itu misalnya biaya: kesehatan, pajak, training, perlindungan, birokrasi, dst.

4. Fleksibilitas tenaga kerja dari sisi supply. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja, kapasitas produksi dan jenis pekerjaannya. Fleksibilitas jenis ini dapat dilihat di lapangan berupa: buruh kontrak (kelompok atau individual) dengan berbagai variannya, buruh rumahan, teleworkers, black-workers dan flexi-workers.

5. Fleksibilitas fungsional. Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha untuk menyesuaikan diri pada fluktuasi pasar produksinya. Dalam konteks jenis pekerjaan maka muncul istilah multi-skilling dan multi-tasking. Buruh dituntut memiliki lebih dari satu ketrampilan supaya bisa mengerjakan berbagai jenis pekerjaan.

6. Fleksibilitas struktur pekerjaan. Hampir sama dengan fleksibilitas fungsional, tetapi lebih menekankan pada tiadanya promosi atau peningkatan profesional baik dalam segi jenis pekerjaan maupun tingkat upah.

Rupa-rupanya tipe-tipe fleksibilitas yang dipraktekkan di negara-negara OECD juga dapat ditemukan di berbagai industri di sekitar kita. V. Monastiriotis menggambarkan bentuk fleksibilitas pasar kerja sebagai berikut:

Skema: Labour Market Flexibility

Respon Serikat Buruh

Sulit memang untuk melacak sejauh mana respon serikat-serikat buruh terhadap perubahan pola fleksibilitas ini. International Conference of Free Trade Union (ICFTU) juga belum terlalu jelas menanggapi ini. Dalam catatan Munck, dalam konferensi ICFTU tahun 1999-2000 menyatakan demikian: ke depan gerakan buruh akan menghadapi persoalan-persoalan: pertama, perubahan pola hubungan industrial yang berpengaruh pada menurunnya keanggotaan serikat buruh oleh karena berkurangnya kelas buruh padat karya. Kedua, perubahan akan hubungan buruh-majikan yang semakin meninggalkan kompromi-kompromi sosial dan jaminan hak-hak buruh oleh modal. Ketiga, status publik serikat buruh yang semakin terbatas karena berkurangnya campur tangan negara atas perlindungan buruh. Keempat, ketidakpastian kondisi ekonomi yang dikuasai oleh cepatnya gerak modal finansial. Kelima, hubungan industrial yang semakin ditentukan oleh regulasi pasar.

Bahan acuan:

Monastiriotis, V, A Panel Regional Indicators of Labour market Flexibility in the UK, 1979-1998, Dept. of Economics-Univ. of London, 2003. ]

Munck, Ronaldo, Globalization and Labour: The New Great Transformation, London: Zid Books, 2003.

Standing, Guy, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice, USA: St. Martin,s Press Inc, 1999.

Stiglitz, Joseph E, Globalization and Its Discontents, USA: Penguin Book, 2002.

Di Tilla, Rafael & Robert MacCulloh, The Consequences of LMF, Working Paper : Institute for European Integration Studies, Friedrich Wilhelms Universitat Bonn, 1999.

[1] Aktivis Perburuhan, bekerja di Lembaga Daya Dharma – Keuskupan Agung Jakarta. Tinggal di Tangerang.

[2] Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, 2002; hal.84.

[3] Rafael Di Tilla & Robert MacCulloh, The Consequences of LMF", 1999; hal.4.

Antara Neneng dan Surya

2007-10-23T13:25:00.000-07:00

Oleh : Ch. Dwi Yuli N

Neneng (30 thn) seorang gadis, baru saja diputus hubungan kerja (PHK). Sebelumnya dia bekerja di sebuah pabrik plastik di Lampung Selatan dari tahun 1996. Pekerjaan yang dilakukannya adalah menjahit karung-karung pengepakan produk plastik yang akan dimasukkan ke gudang. Ini pekerjaan yang baru dikerjakan selama 6 bulan terakhir. Dulunya dia bekerja untuk bagian produksi yang bertugas mengoperasikan sebuah mesin.

Ada perubahan yang besar pada pertengahan tahun 2006 di pabrik plastik itu. Seluruh pekerja dianggap keluar dari pabrik dengan menerima pesangon dua juta rupiah. Pekerja yang masih dibutuhkan ditarik kembali dengan model kontrak dan borongan. Dulu, gaji yang diterima Neneng jumlahnya tetap tiap bulan dan mengalami kenaikan tiap tahun seturut lama masa kerja. Karena perubahan itu, manajemen pabriknya menetapkan gaji berdasarkan karung yang selesai dijahitnya. Tiap 6 bulan sekali akan dilakukan ’evaluasi’ yang menentukan apakah seorang pekerja masih bisa bekerja disitu atau harus keluar.

Tidak ada pilihan yang lebih baik bagi Neneng. Malah perubahan itu disyukurinya karena dia masih ’dipakai’, sedangkan banyak temannya yang diminta keluar oleh pabrik dengan alasan ’perampingan’, produksi tidak banyak dan untuk penghematan. Juga uang ’pesangon’ 2 juta yang diterimanya saat tandatangan kontrak juga disyukurinya dengan membelikan ibunya sebuah kerudung yang bagus.

Tiap minggu dia menerima sekitar 90 ribu hingga 125 ribu. Harus dia sisihkan untuk membayar uang kost, 150 ribu tiap bulan. Sisanya untuk makan ala kadarnya. Suatu saat pernah matanya luka parah kena jarum jahit. Dia dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengobatan ditanggung sendiri dari tabungan kecilnya (yang sebenarnya jatah bayar kamar). Pabrik memberikan santunan separuh biaya pengobatan.

Neneng tidak tahu tentang serikat buruh, hak-hak dia sebagai buruh, undang-undang atau istilah-istilah perburuhan lain. Menurutnya hidupnya sudah sangat wajar seperti kebanyakan orang lain, bahkan kadang dia merasa lebih baik dari banyak orang karena dapat bekerja dan hidup mandiri.

Diajak bicara tentang sistem pengupahan, jamsostek, serikat buruh dan lain-lain dia hanya tersenyum,”Bikin pusing saja mbak.” Ketika bertemu dengan aktifis pengurus serikat lain, dia malah menarik diri dan tidak bicara satupun. Bahkan saat selesai satu periode kontrak dia tidak lagi dipekerjakan, Neneng tidak bersuara selain keluhan mencari pekerjaan baru yang susah. Tidak ada pesangon, tidak ada pula jaminan akan kepastian hidupnya kelak.

Realita Lain

Surya (45 thn) bukan nama sebenarnya, seorang distributor obat dan kosmetik di Bandarlampung. Dia sudah menggeluti usaha ini sejak lama, warisan dari orang tuanya. Berkat dia, usaha ini berkembang hingga dia mempunyai 30-an karyawan meliputi sopir yang merangkap tenaga pemasaran, bagian gudang, dan bagian administrasi.

Koleganya mengenalnya sebagai orang yang ulet bekerja keras. Perhitungan pasarnya seringkali tepat, sehingga langganannya bertambah dengan cepat. Sistem kontrak bagi pekerjanya, dia terapkan sebagai sebuah ide yang tepat untuk mengurangi resiko atas modal yang dia punyai.

”Mereka (para pekerjanya) bekerja sesuai dengan pilihan mereka. Maka mereka punya etos kerja yang tinggi,” jelasnya. Prosedur rekrutiment dia lakukan dengan membuka pengumuman lowongan pekerjaan di koran. Yang datang kemudian dites, wawancara. Jika mereka setuju dengan jenis pekerjaan dan cara bekerja di tempat Surya, maka disodorkan kontrak kerja setelah melewati masa magang tiga bulan.

Gaji untuk karyawan baru senilai 450 ribu (pada tahun 2005) dianggap cukup oleh Surya dan disetujui semua karyawan. Usaha ini bisa berjalan baik hingga kini. Bertanya tentang pasar, sistem pemasaran, dan sebagainya Surya sangat fasih berbicara. Namun dia juga mengakui sangat tidak mengerti ketika ada gejolak demo buruh (bukan tempat usaha dia) yang protes atas revisi atas undang-undang, menuntut transparansi pengelolaan Jamsostek dan sebagainya. Atau bahkan dia tidak tahu tentang undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan ketenagakerjaan.

Surya menjalankan hidupnya dengan lurus, penuh semangat, masih sering memberikan derma ke organisasi sosial dan sebagainya. Tapi berbicara tentang undang-undang perburuhan dan peraturan-peraturan lain, komentarnya sama seperti Neneng. Hanya bikin pusing. Toh, usahanya bisa berkembang. Dia dekat dengan karyawannya, koleganya dan juga dengan instansi pemerintah terkait. Membayar iuran ini itu dianggap sebagai sarana wajar pemulus usaha dan tidak masalah baginya untuk mengikuti arus yang berlaku dalam dunia bisnis.

Pemerintah Berada

Masalahnya, di Indonesia ada puluhan juta simpul-simpul usaha, entah di bidang jasa atau barang. Ada jutaan pengusaha terlibat dan jutaan pekerja atau calon pekerja yang akan terus hidup. Semua itu membentuk suasana dalam dunia perindustrian dan perburuhan di Indonesia.

Pemerintah sudah menelorkan banyak undang-undang dan peraturan. Idealnya produk hukum itu dibuat untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak. Dengan begitu, yang lemah dapat dilindungi dan yang kuat tetap berjalan pada batas wajar yang adil.

Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, ada beberapa undang-undang yang melindungi. Yang paling umum, UU Tenaga Kerja no 13 tahun 2003 pasal 99 yang berisi, ayat 1; Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian berlanjut pada pasal 100 ayat 1 ; Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Lebih spesifik tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dibuatlah aturan lain seperti : UU no 13 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan pemerintah no 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Ini mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah no 64 tahun 2005, dan sejumlah peraturan menteri tentang hal terkait.

Pemerintah mencoba bersikap arif dengan menunjuk badan pelaksana untuk itu. PT Jamsostek (Persero) dibentuk untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban terhadap hak pekerja itu. Walaupun rupanya dalam tingkat pelaksanaannya masih belum menyentuh kebutuhan seluruh pekerja di Indonesia.

Mengapa masih banyak (kebanyakan) pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan hak-hak atas jaminan sosial seperti yang diharapkan? Bahkan ada banyak pekerja atau buruh yang tidak tahu bahwa dia mempunyai hak seperti itu? Atau pertanyaan dari sisi yang berlawanan, mengapa pengusaha, atau perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya?

Pada pasal 100 UU no 13 tahun 2003 ayat 2 disebutkan bahwa penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Untuk melaksanakannya diperlukan perangkat lain. Maka muncul peraturan-peraturan lain yang menyertai uu ketenagakerjaan ini.

Peran pemerintah dalam hubungan industrial sangat jelas, seperti yang disebut dalam UU no 13 tahun 2003 pasal 102 ayat 1 yaitu : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pemerintah sudah membuat banyak produk hukum tentang ketenagakerjaan. Agenda tentang ini belum selesai sepenuhnya mengingat bagaimana proses pembuatan peraturan dan juga mengingat dinamika yang selalu ada.

Tidak bisa tidak, pertama-tama pemerintah harus mensosialisasikan produk-produk hukum yang sudah ada itu kepada berbagai pihak. Pendidikan untuk buruh/pekerja dan juga pendidikan untuk pengusaha. Dengan begitu perusahaan mengetahui aturan main yang harus dijalankan, bukan hanya dalam hubungan dengan pasar, jaringan kerja dan pemerintah tapi juga hubungan dengan pekerjanya, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses produksi sebuah usaha.

Kedua, dalam hal memberikan pelayanan, lembaga/instansi terkait seperi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, badan penyelenggara jamsostek dan sebagainya mesti meningkatkan kinerjanya. Keterpihakan kepada kalangan yang lebih lemah mesti menjadi mentalitas. Bukan hanya berpihak pada siapa yang punya modal.

Yang ketiga, fungsi kontrol/pengawasan harus dilakukan. Dalam UU no 3 tahun 1992 disertai dengan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap undang-undang ini. Yaitu pasal 29 disebutkan bahwa : Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ayat-ayat diatas berisi kewajiban dari perusahaan dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

Dan keempat, sikap adil bagi semua pihak mesti ditegakkan. Pemerintah yang paling punya kuasa dalam proses penindakan terhadap pelanggaran hukum. Hanya adil jika pemerintah benar-benar menjadi ’pengayom’ bagi warganya.

Penutup

Para buruh Indonesia kini sudah banyak yang pandai, pintar berorganisasi, berorasi dan tahu hukum. Tapi lebih banyak lagi yang seperti Neneng atau memilih seperti Neneng. Yang penting perut terisi. Dijalani hidup seperti roda berputar dan dibiarkannya hiruk pikuk terjadi seolah-olah dia ada di luar keribetan itu, walau sebenarnya dia sedang ditelan oleh segala masalah itu.

Banyak yang memberikan resep : persoalan perburuhan bisa diatasi dengan serikat buruh/pekerja. Syaratnya, pekerja menyadari kekuatan secara bersama yang bisa dibentuk dalam serikat. Kebersamaan itu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi masyarakat buruh/pekerja di masa mendatang. Paling urgen saat ini, melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi yang seringkali membentur, mengikat dan memikat pengurus-pengurus serikat pekerja/buruh di Indonesia. ****

Catatan :

Tulisan ini terinspirasi diskusi tematis tentang Jamsostek yang diadakan oleh Forum Komunikasi Serikat Pekerja Lampung (FKSPL), pada Senin, 8 Januari 2007. Diskusi ini diadakan untuk memperdalam tema dalam buletin Lembur yang diterbitkan oleh FKSPL.

Penulis :

- Sekretaris Forum Komunikasi Serikat Pekerja Lampung (FKSPL)

- Staff Bagian Justice and Peace Keuskupan Tanjungkarang